Akui Pengumpulan KTP untuk Pemilu, Ikhwan: Dukcapil Mukomuko Salah

   

MUKOMUKO – Heboh foto pengangkutan ribuan KTP menggunakan mobil keluar Kantor Dinas Dukcapil Mukomuko oleh seorang bukan pegawai Dukcapil, masih menimbulkan beragam tanggapan. Kali ini datang dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Mukomuko, yang sempat dikaitkan dengan persoalan ini.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Nasdem Mukomuko, Alda Mardiansyah, S.Sos membenarkan adanya kegiatan yang dilakukan Partai Nasdem untuk menghimpun kartu tanda penduduk (KTP). Hal itu dalam rangka persiapan verifikasi partai untuk Pemilu 2024 mendatang. Namun dalam pengumpulan KTP tersebut tidak pernah meminta siapapun, untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mukomuko.

Terkait seseorang dalam foto yang sedangkan mengangkut KTP keluar dari Dukcapil Mukomuko yang disebut-sebut bernama Rudiansyah, pengurus Nasdem Mukomuko, seketika dibantah Alda. Dia memastikan tidak mengenal Rudiansyah sebagai pengurus Partai Nasdem. Tidak ada atas nama tersebut dalam SK kepengurusan DPD Partai Nasdem Mukomuko saat ini.

“Orang yang berada di dalam foto itu tidak ada ditunjuk oleh pengurus Partai Nasdem Mukomuko. Kami tidak kenal si Rudi (Rudiansyah, red). Tidak ada dia dalam kepengurusan Nasdem Mukomuko,” tandas Alda didampingi Wakil Ketua Bidang Digital dan Siber DPD Partai Nasdem Mukomuko, Isbowo Apandi, S.Pd.

Pengumpulan KTP dilaksanakan pihaknya dengan mengerahkan pengurus DPD, pengurus DPC hingga pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC). “Kami memerintahkan pengurus partai yang sudah di-SK-kan. Tidak pernah kami datang minta ke si Rudi,” sebutnya.

Mengenai informasi bagi yang berhasil mengumpulkan KTP dalam jumlah besar bisa mendapatkan mobil ambulans, Alda mengatakan baru sebatas wacana. Bahkan apa yang sebenarnya bentuk reward dari Partai Nasdem pusat, pihaknya belum mengetahui sama sekali.

“Itu baru sebatas wacana. Banyak menghimpun KTP, kalau memang terjadi, ada reward dari pusat. Dalam bentuk apa itu, kami tidak tahu. Kami diperintahkan sebanyak mungkin menghimpun anggota, untuk verifikasi partai,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Mukomuko, Ali Nasri, SH, ditemui di ruang kerjanya menyatakan, mengenai foto yang sempat membuat heboh itu sudah dijelaskan seluruhnya ke Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu.

“Saya sudah klarifikasi langsung dengan kepala Dinas Dukcapil Provinsi. Sudah kita sampaikan sejelas-jelasnya,” kata Ali kemarin siang.

Bahkan klarifikasi juga sudah disampaikan pihaknya ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan diketahui langsung oleh Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu.

“Kami sudah dipanggil, dan sudah menyampaikan klarifikasi sejelas-jelasnya. Bukan saja dengan kepala Dinas Dukcapil Provinsi, juga menyampaikan klarifikasi dengan Dirjen Dukcapil. Mengenai apa penilaian nantinya, sepenuhnya sudah kami sampaikan,” tukas Ali.

Secara terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu M. Ikhwan, SH, MH dikonfirmasi RB membenarkan sudah ada klarifikasi dari Plt. Kadis Dukcapil Mukomuko. Begitupun dari Rudiansyah yang sengaja dipanggil ke provinsi.

‘’Keterangan Dukcapil Mukomuko bahwa tumpukan kardus yang ada di foto tersebut buka KTP bekas melainkan KTP invalid yang telah non aktif. Jumlahnya juga bukan jutaan ya, tapi 700 KTP invalid. Artinya KTP bekas, KTP yang non aktif yang tidak bisa digunakan lagi," kata Ikhwan.

Dijelaskannya, ratusan KTP ini valid itu bisa jadi adalah pergantian yang dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan elemen data. Misalnya dari status kawin jadi cerai, pindah alamat, dan sebagainya.

Keterangan Rudiansyah, lanjut M.Ikhwan, bahwa ratusan KTP invalid itu dipinjam dan dibawa terkait dengan rencana bantuan ambulans dari Partai Nasdem untuk salah satu Kabupaten Provinsi Bengkulu. "Yang ada difoto itu ada pak Rudiansyah, mengaku pengurus partai Nasdem. Dari keterangan dia, ini untuk melengkapi data kependudukan, untuk bantuan. Ini dipinjam, disalin tidak difotokopi. Dan dikembalikan lagi ke Dukcapil," paparnya.

Setelah itu, semua KTP invalid itu langsung dimusnahkan oleh Dukcapil Mukomuko. Ia mengatakan jika kejadian itu terjadi sekitar bulan Juli 2021. "Kejadian ini kan sekitar Juli, sesudah Pilkada jadi gak ada sangkutannya. Kalau ke Pilkada 2024 juga masih jauh ya. Sekali pun demikian, apa yang dilakukan teman-teman di Dukcapil Mukomuko tetaplah salah. Yang namanya dokumen kependudukan itu tidak boleh keluar dari Capil tanpa hak,’’ tegas Ikhwan.

Lanjut Ikhwan, dokumen invalid sesuai prosedurnya harus langsung dimusnahkan.  "Mereka belum musnahkan, itu yang salah. Dan yang seperti ini, kita menganggap sementara ini sebagai kelalaian. Untuk teguran tertulis atau tidak itu kewenangannya Dirjen," paparnya.

Dukcapil Provinsi dan Dukcapil Mukomuko sempat melakukan telekomunikasi via virtual dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Pasalnya, kabar ini telah sampai di pusat.

"Kita sudah bahas persoalan ini bahkan kita juga video call dengan pak dirjen. Dan pak dirjen sudah mengarah dan mengoreksi dari tindakan itu. Dan itu sudah clear, kemarin juga Plt Kadis diminta untuk sampaikan kronologis kejadian dan berita acara pemusnahan dan kirim ke pusat," demikian Ikhwan.(hue/war)

Sumber: