Proyeksi Belanja Daerah Rp 2,8 Triliun

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan selain menargetkan pengesahan APBD 2022 sebelum 30 November ini. Pihaknya, juga tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur maupun sektor lain dalam Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi tahun anggaran 2022. Untuk belanja daerah diproyeksikan Rp 2,8 triliun lebih. Termasuk juga melaksanakan 18 kegiatan prioritas dan 68 kegiatan unggulan.

"Tepatnya waktu, agar pengesahan APBD itu bisa sebelum 30 November. Agar tidak kena pinalti. Disamping ketepatan waktu kita juga ingin dapat anggaran," kata Rohidin usai  usai menyampaikan RAPBD Provinsi tahun anggaran 2022 di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin (1/11).

Dijelaskannya, untuk RAPBD Provinsi tahun depan penerimaan daerah diproyeksikan Rp 2,7 triliun lebih. Dengan rincian Pendapat Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp 966 miliar lebih, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1,7 triliun lebih dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 1,116 miliar lebih.

"Juga untuk beberapa program prioritas yang mulai ditanyakan masyarakat ini akan kita kerjakan di 2022. Termasuk pemasangan listrik, pemasangan gas, pendidikan gratis dan yang bersentuhan dengan masyarakat," imbuhnya.

Ia mengatakan tidak semua program prioritas ini hanya mengandalkan APBD murni, akan tetapi program program ini sinergi dengan anggaran lainnya, dengan tetap mengacu regulasi yang ada.

"Misalnya Pendidikan gratis itu juga kita support dari kegiatan produktif dan alokasi dana bos. Dan juga ada beberapa SMK yang akan kita BLUD kan. Sebagai model percontohan," papar Rohidin.

Untuk itu, dengan telah disampaikan RAPBD tahun depan, agar dalam pengesahaannya tepat waktu pada akhir bulan ini. Mengingat jika melewati, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan terkena pinalti dari pemerintah pusat. Dan untuk perealisasian program unggulan prioritas akan mulai direalisasikan tahun depan, termasuk janji politik saat kampanye lalu. Mengenai keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Gubernur mengakui, tetap fokus yang bersifat prioritas lebih dulu, karena memang ketersediaan anggaran dana terbatas.

"Untuk pembangunan infrastruktur tetap, tapi lebih mengutamakan jalan poros dan sentra produksi," katanya.

Terpisah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Yurman Hamedi menilai untuk pengurangan anggaran dana APBD tahun depan dibandingkan tahun 2019 lalu, mencapai Rp 600 miliar lebih. Sehingga saat ini masih pandemi, maka kemungkinan refocusing anggaran masih akan dilakukan, mau tidak mau agar dimaklumi.

"Kondisi daerah dan negara sekarang seperti itu, keterbatasan anggaran. Perkiraan nya dana untuk pembangunan infrastruktur tahun depan hanya Rp 100 miliar. Tapi kita akan berupaya lagi bersama Pemerintah Provinsi meyakinkan Pemerintah Pusat, agar peruntukan anggaran ini bisa kembali seperti 2 tahun lalu," tukasnya. (war)

Sumber: