Papua dan LCS jadi PR Panglima Baru

 

 JAKARTA - DPR akhirnya menerima Surat Presiden (Surpres) tentang calon panglima TNI pada Rabu (3/11). Surpres tersebut mencantumkan satu nama yakni Jenderal TNI Andika Perkasa.

Kini, DPR tengah mempersiapkan proses untuk uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dalam waktu dekat. Surpres tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani. “Selanjutnya

Komisi I DPR RI akan melaporkan hasil pelaksanaan uji kelayakan dalam Rapat Paripurna untuk dapat memberikan persetujuan calon Panglima TNI usulan presiden,” jelas Puan di Kompleks Parlemen Senayan kemarin.

Puan menyampaikan pula bahwa DPR akan memberi persetujuan dengan memperhatikan berbagai aspek. Persetujuan tersebut bakal disampaikan paling lambat 20 hari terhitung sejak permohonan calon Panglima TNI diterima, tidak termasuk masa reses.

“Dan pengangkatan calon Panglima TNI yang akan datang akan segera kami proses dengan mekanisme yang ada, semoga berjalan dengan baik dan lancar,” lanjut Puan.

Komisi I pun menyampaikan akan segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sehingga pelantikan bisa dilakukan. Anggota Komisi I Syaifullah Tamliha menjelaskan, Badan Musyawarah (Bamus) mengadakan rapat langsung setelah penerimaan Surpres untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan. Hasilnya akan dibawa di sidang paripurna yang dilaksanakan hari ini atau Jumat.

“Saya pikir tidak memerlukan waktu yang cukup lama karena kita tahu kapasitas, kapabilitas, dan integritas Pak Andika Perkasa sudah cukup baik,” terang Syaifullah kemarin.

Dia pun menyebutkan kemungkinan Komisi I bakal menggelar rapat internal juga terkait agenda persidangan dan jadwal tes tersebut pukul 14.00 siang ini. Karena hanya satu calon yang akan diuji, Syaifullah menilai kemungkinan pelantikan bias dilakukan sehari setelah tes, tergantung nuansa politik.

 Koalisi presiden di DPR sendiri cukup besar sehingga Syaifullah menilai tidak akan sulit mendapat dukungan dari fraksi atau partai mana pun. “Saya yakin termasuk partai yang tidak berkoalisi dengan Pak Jokowi, karena sosok Andika itu sudah sangat dikenal di Komisi I,” lanjut politisi PPP tersebut.

Menurut Syaifullah, Andika memiliki rekam jejak yang jelas menunjukkan integritasnya selama memimpin sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Salah satunya yang menonjol adalah keberanian Andika memutuskan agar TNI tidak boleh ada di tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2019.  “Ini agar TNI tetap pada rel yang benar, tidak kembali menjadi dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru,” terangnya.

Syaifullah juga memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan Andika sebagai calon Panglima TNI. Setidaknya tiga hal harus menjadi fokus. Pertama, kerja sama dengan menteri pertahanan (menhan) dalam pengadaan alutsista yang lebih transparan, mencegah merajalelanya mafia atau makelar alutsista.

Kedua, menjawab tantangan operasi militer selain perang agar masyarakat dapat betul-betul merasakan kehadiran TNI.

Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menegakkan disiplin TNI dalam menghadapi masalah Papua. Syaifullah menyatakan bahwa yang ketiga ini merupakan isu sangat sensitif sehingga harus ditangani secermat mungkin.

Terutama agar tidak berbenturan dengan hak asasi manusia. Selain ketiga hal itu, Komisi I juga berharap Andika  melakukan pembenahan terkait kesejahteraan prajurit dan relasi dengan Polri.

 “Kan banyak kejadian di TNI misalnya tentara menyerbu polsek di Jawa Barat, kemudian ada beberapa tindakan disiplin terhadap para komandan. (Intinya) menghindari gesekan antara TNI dan Polri,” jelas Syaifullah.

Anggota Komisi I lainnya, Ahmad Muzani, menilai bahwa pemilihan Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI sepenuhnya hak prerogatif presiden. Sehingga pemilihan matra dari Angkatan Darat juga kewenangan presiden meskipun tampak tidak sesuai dengan pola rotasi antar matra di TNI.

Jika mengacu pada pola rotasi matra, maka sebenarnya pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dari matra udara adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dalam hal ini Laksamana TNI Yudo Margono. Sebab, Panglima TNI sebelumnya dari matra darat, yakni Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Namun, Muzani tidak mempersoalkan hal tersebut. “Prinsipnya adalah Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa pun dari matra mana pun untuk menjadi calon panglima TNI,” tegas Muzani kemarin.

Andika sebenarnya akan pension pada 2022. Masa tugasnya tersisa kurang lebih satu tahun. Sehingga kemungkinan Panglima TNI akan berganti kembali tahun depan. “Saya tidak tahu tentang hal itu (pengganti setelah Andika), tetapi yang pasti yang sekarang diajukan Presiden adalah Andika Perkasa,” lanjut politisi Gerindra tersebut.

Pihak Istana Negara tidak menjelaskan alasan khusus mengapa tak memilih matra laut kali ini. Namun, Mensesneg Pratikno menyatakan bahwa selanjutnya matra laut bisa naik menjadi Panglima TNI setelah Andika. “Ya kan bisa (matra laut) nanti pada periode berikutnya,” ungkapnya singkat.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, munculnya nama Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI pasti sudah melalui pertimbangan matang Presiden Jokowi.

”Pak Presiden tentu sudah memiliki pertimbangan matang mengapa hanya mengusulkan satu nama yakni Jenderal TNI Andika Perkasa ke DPR. Saya rasa beliau merupakan sosok yang tepat memimpin TNI kedepan,” ujar Gus Muhaimin.

Ketua Umum PKB itu optimistis Andika mampu meningkatkan kinerja TNI ke depan lebih baik lagi. Saat ini, kinerja TNI dari berbagai survei juga selalu berada di posisi cukup bagus. Kendati begitu, masih ada sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) TNI ke depan. Misalnya, persoalan stabilitas wilayah seperti di Papua, sengketa Laut China Selatan (LCS), dan peningkatan kapasitas TNI, merupakan sejumlah persoalan yang menjadi PR sekaligus tantangan TNI kedepan.

Gus Muhaimin berharap TNI ke depan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Menurut Gus Muhaimin, selama menjabat sebagai KSAD, Andika Perkasa juga menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Selain itu, dia juga sosok senior yang memiliki pengalaman paling lama sebagai kepala staf dibandingkan namanama lainnya.

Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menhan Prabowo Subianto menyampaikan, Prabowo mendukung keputusan presiden. Siapapun yang ditunjuk untuk menggantikan Hadi, kata dia, menhan siap menjalin kerja sama untuk memperkuat pertahanan.

” Pun demikian dengan Jenderal Andika Perkasa. Pak Menhan sudah mengenal beliau sejak lama, sejak beliau menjadi salah satu anggota Pak Prabowo di Kopassus,” beber dia.

Selama ini, kata Dahnil, chemistry menhan dengan Andika juga sangat baik dan kuat. Di luar itu, Andika dinilai sebagai sosok yang paripurna untuk menjadi panglima TNI. ”Selain berpengalaman sebagai jenderal lapangan dan tempur, beliau memiliki kapasitas akademik dan intelektual yang baik,” imbuhnya.

Dengan modal tersebut, Prabowo optimistis nantinya TNI di bawah komando Andika akan semakin baik. Bersama Andika, eks panglima Kostrad itu percaya diri dapat memperkuat TNI dan meninggalkan legacy pertahanan Indonesia yang kuat. Terpisah, pemerhati isu-isu pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengungkapkan, dengan masa tugas yang tinggal satu  tahun,Andika harus mampu bekerja secara efisien.

”Jenderal Andika tentu harus bisa menunjukkan bahwa dalam masa setahun nanti, dia tetap bisa berbuat banyak, melakukan perubahan positif, dan mencatat prestasi,” jelasnya.  Bila dibandingkan dengan para pendahulunya, Andika bakal menjadi panglima TNI dengan masa tugas paling singkat.

Menurut Fahmi, itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh mantan komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tersebut. ”Maka saya kira Andika harus memilih prioritas-prioritas yang harus dilakukan, agar masa (tugas) yang singkat ini tidak berlalu begitu saja,” imbuhnya.

Di samping pekerjaan rumah yang sudah disampaikan oleh DPR, dia menilai Andika juga punya tugas untuk memperbaiki pertahanan siber. Dia menilai, saat ini pertahanan siber sama pentingnya dengan alutsista konvensional.(deb/lum/syn)

Sumber: