HONDA

Pelamar Lelang Jabatan Eselon II, Wajib Bawa Bukti LHKPN dan Pajak

Pelamar Lelang Jabatan Eselon II, Wajib Bawa Bukti  LHKPN dan Pajak

ARGA MAKMUR, rakyatbengkulu.com – Hingga kini belum ada satupun pejabat yang menyerahkan berkas lamaran untuk mengikuti lelang lima jabatan eselon II Pemkab  Bengkulu Utara. Pendaftaran terakhir diterima Rabu (24/11) mendatang pukul 15.00 WIB di kantor Badan Kepegawiaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BK-PSDM).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKP-PSDM) Drs. H Setyo Budi Raharjo, M.Pd menuturkan jika pansel masih menunggu. Setiap jabatan harus ada minimal empat orang pelamar yang memasukan berkas dan dinyatakan lengkap.

“Masing-masing pelamar boleh memilih dua jabatan, sehingga kita optmis terpenuhi kuota minimal. Namun memang hingga saat ini masih belum ada pelamar,” ujar Budi.

Jika memang ada salah satu jabatan yang belum memenuhi syarat minimal empat pendaftar, maka pansel harus akan melakukan perpanjangan pendaftaran. Karena dari seleksi nanti, pansel akan menetapkan tiga pelamar masing-masing jabatan yang selanjutnya diserahkan ke bupati.

“Karena memang dalam penyaringan kita akan menyisakan tiga nama dengan nilai tertinggi ke Bupati untuk dipilih salah satunya. Jadi jika ada minimal empat peserta, artinya ada satu akan kita saring yang merupakan nilai terendah,” ujarnya.

Budi meyakini saat ini pejabat yang berniat ikut dalam lelang jabatan eselon II tengah melengkapi berkas. Di antara persyaratan yang memang wajib dilampirkan peserta adalah bukti bebas narkoba dan bukti sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Selain itu ada surat bukti tidak pernah dipidana dan tidak tengah menjadi tersangka. Surat-surat tersebut memang diurut ke Instansi lain sehingga kemungkinan memakan waktu,” terangnya.

Lelang hingga hingga pelantikan pejabat terpilih, ditargetkan tuntas 31 Desember mendatang. Setelah seleksi berkas, peserta akan langsung mengikuti tes assesment dan dilanjutkan dengan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Dalam seleksi kompetensi bidang itu, ada tes tertulis maupun persentase terkait rencana-rencana program yanga kan dilaksanakan jika memang dipilih menjadi pejabat,” pungkas Budi. (qia)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: