77.516 Debitur KUR Serap Rp 3,5 Triliun

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu per 27 Desember ini menunjukkan tren yang positif. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Syarwan menyampaikan untuk penyaluran KUR ini mencapai Rp3,505 miliar, kepada 58.066 debitur.

"Dibanding Tahun 2020 terdapat kenaikan penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu sebesar 49 persen dengan total penyaluran Rp2,634 miliar kepada 77.516 debitur," sampainya.

Dijelaskannya, penyaluran ini meningkat, bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Apalagi, kebijakan subsidi bunga KUR turut menjadi salah satu katalis peningkatan penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu. "Berdasarkan skemanya penyaluran KUR didominasi skema mikro sebesar Rp 1.901 miliar 77.516 debitur," paparnya.

Khususnya karena instrumen ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Mengingat, saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Ini juga sebagai upaya dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2021. Juga untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan dan perekonomian.

"Sedangkan berdasarkan sektor usaha, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan mendominasi dengan penyaluran Rp1,892 miliar kepada 38.944 debitur," jelasnya.

Dengan bantuan dari adanya penyaluran KUR ini, serta keberadaan DAK Fisik, lanjutnya, sangat menunjang percepatan pemulihan ekonomi regional melalui proyek-proyek fisik yang menghasilkan padat karya. Sehingga Pemda perlu mendorong para OPD agar segera melengkapi dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik mengingat batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik itu.

"Juga untuk belanja bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya dapat segera disalurkan pada akhir tahun ini," paparnya.

Apalagi untuk program pemulihan ekonomi nasional yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat terutama yang berwujud bantuan sosial dapat disiapkan data lebih awal.

Juga diperlukan untuk dilakukan percepatan dan perluasan pelaksanaan program yang prosesnya melibatkan Pemerintah Daerah seperti BPUM bagi UMKM yang diajukan melalui Dinas Koperasi UKM Kabupaten/Kota/Provinsi. Selain itu perlu dilakukan perluasan penerima bagi UMKM yang belum mendapat BPUM di periode sebelumnya.

Terpisah, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Yuliswani menyampaikan, berkenaan dengan geliat dan pertumbuhan ekonomi, sektor UMKM mulai berkembang kembali. "Ini juga terus kita stimulus untuk dorongan pertumbuhan ekonominya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi di sektor kuliner. Meskipun untuk beberapa sektor UMKM ini memang mengalami dampak dari pandemi ini. Kendati demikian, untuk sektor lainnya memang masih memerlukan dorongan untuk bangkit kembali. Misalnya untuk trade besar, hunian hotel, maupun sentra oleh-oleh khas Provinsi Bengkulu. Terutama untuk sektor kuliner, baik berupa jajanan atau makanan. "Ini jadi PR kita, yang mendorong maju dan berkembangnya usaha mikro di Bengkulu," ujarnya.

Kendati demikian, untuk sektor wisata khususnya IKM masih agak lesu. Pasalnya, belum ada peningkatan pengunjung yang cukup besar, sehingga tak dipungkiri erat kaitannya dengan proyek-proyek APBN maupun APBD. Sementara hingga saat ini, untuk aktivitas yang berpotensi mengundang keramaian pun masih dibatasi. (war)

Sumber: