Agar Pengelolaan BMD Lebih Baik, Pemkab BS Gelar Bimtek 

    KOTA MANNA, rakyatbengkulu.com -Pemkab Bengkulu Selatan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) penguatan peran, fungsi dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) pada OPD di bawah naungan Pemkab Bengkulu Selatan di gedung Reptaloka, Selasa (18/1). Bimtek dibuka langsung Penjabat Sekretaris Daerah (Sesda) Bengkulu Selatan, Sukarni. Dalam kesempatan ini Penjabat Sesda Bengkulu Selatan Sukarni mengatakan, tata kelola barang milik daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan masih jadi masalah yang belum terselesaikan. "Keberhasilan dan kegagalan pengelolaan barang milik daerah tergantung kemauan dan kesiapan serta tekad para pemangku kepentingan," ujarnya. Untuk itu sambungnya, pengurus barang agar benar- benar memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga bisa meminimalisir temuan dari para auditor BPK. Sebab, pengelolaan barang milik daerah ini bukanlah hal yang sepele. Baik buruknya pengelolaan barang milik daerah, akan berimbas pada akuntabilitas dari instansi pemerintahan. "Ini sangat penting, sangat urgent sekali dan perlu perhatian khusus sehingga kedepannya pengelolaan barang jadi lebih baik," ujar Sukarni. Dengan adanya bimtek,  diharapkan ke depannya pengelolaan barang khususnya di seluruh OPD jadi lebih baik dan tertib administrasi. Hal ini menjadi salah satu indikator dari penilaian kinerja Pemkab Bengkulu Selatan, guna mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke depannya nanti. "Yang mana harus kita perbaiki, maka harus kita perbaiki. Di mana yang belum kita lakukan, maka harus kita lakukan dalam hal pengelolaan barang milik daerah ini. Saya minta seluruh peserta Bimtek bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan, agar memahami mekanisme pengelolaan barang milik daerah dengan baik," katanya.  

Aktif Kontrol

Sementara itu, bertindak langsung sebagai narasumber Kajari Bengkulu Selatan Nauli Siregar berharap para petugas pengelola barang milik daerah, melakukan pendataan. Lalu, pencatatan barang milik daerah sebaik mungkin. "Dimulai dari petugas pengelola barang milik daerahnya. Para pemangku kebijakan dimasing-masing instansi harus lebih aktif mengontrol dari laporan yang disampaikan. Petugas pengelolaan barang milik daerah dan menindaklanjuti laporan tersebut. Hingga benar-benar tertib administrasi," pungkasnya. (MCBS/adv)  

Sumber: