Segera Eksekusi Agar Anggaran Optimal

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Belum mencapai 10 paket kegiatan di 2022, yang masuk pada Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu, padahal sudah memasuki minggu kedua bulan Februari ini.

Sehingga diharapkan segera lakukan eksekusi agar anggaran optimal. BACA JUGA: Serapan Anggaran Harus Transparan

Pengamat Ekonomi Provinsi Bengkulu, yang juga sebagai ketua IKA Unpad Bengkulu sekaligus Rektor Universitas Dehasen, Prof. Dr. Kamaludin, MM menilai perlu adanya akselerasi dalam pengajuan lelang kegiatan tahun 2022.

Termasuk untuk kegiatan yang juga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu.

“Mungkin speed paket kegiatan-kegiatan harus segera dieksekusi agar anggaran yang ada bisa dioptimalkan,” sarannya, Minggu (6/2).

Dijelaskannya, perlu adanya efisiensi waktu diawal awal tahun ini.

Sehingga mengoptimalkan pengerjaan dari kegiatan Pemprov Bengkulu di tahun ini.

Juga mempertimbangkan dampak lainnya, yang bisa memperlambat pengerjaan proyek tersebut.

Khusus bagi proyek fisik, yang ditaksir memiliki nilai besar.

“Kalau diawal tahun kegiatan-kegiatan bisa dieksekusi maka anggaran yg ada tidak banyak yang menjadi luncuran,” paparnya.

Untuk diketahui, 8 paket kegiatan yang diajukan baru diajukan lelang.

Diantaranya, pengawasan dan pengembangan masjid Baitul Izzah Bengkulu.

Pengawasan rehabilitasi penataan Kantor Gubernur tahap dua, pengawasan pembangunan spam jaringan dan spam regional KOBEMA.

Pengawasan pengembangan Mapolda Bengkulu.

Pengawasan kegiatan pembangunan pagar BOR lanjutan. Pengawasan rekonstruksi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (DAK).

Pengawasan rekonstruksi Jalan Permu - Bengko.

Pengembangan dan pembangunan sarana penunjang Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu.

“Kalau tidak bisa dieksekusi tentu akan menjadi luncuran tahun ya. Makanya jika di awal tahun sudah selesai semua dilelang maka akan lebih cepat akan dieksekusi.

Kalau sudah pertengahan tahun baru mau dilelang agak sulit terlaksana kegiatannya apalagi yang bersifat fisik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri juga meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengajukan paket kegiatan, sehingga dapat mengefisiensikan waktu.

Khususnya untuk dana DAK, dana decon, dan dana tugas pembantuan. Pasalnya, seluruh DPA selesai dilaksanakan.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar segera dilakukan percepatan dalam pemasukan paket kegiatan agar segera dilakukan lelang.

“Semuanya sudah masuk lelang ke UKPBJ kita. Untuk proses lelang, saya sudah tekankan lagi dengan inspektorat agar kira segera melakukan review. BACA JUGA: Warga Terdampak Banjir di Bengkulu Butuh Bantuan Air Bersih

Review dari seluruh kegiatan yang telah masuk ke Inspektorat. Agar bisa dilemparkan ke UKPBJ agar bisa segera dilelang. Kita berharap dalam bulan ini bisa segera dilelang,” pesan Hamka.

Untuk diketahui, Provinsi Bengkulu dalam pengesahan APBD 2022 ini selesai lebih cepat. Provinsi Bengkulu menduduki posisi ketiga dari 34 provinsi di Indonesia.

Paling cepat pengesahan APBD 2022. Yakni pada 15 November 2021.

Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong agar seluruh OPD untuk melaksanakan kegiatan sesegera mungkin. Baca Selanjutnya>>>