Hemat Anggaran Buat Tepis Keinginan Tunda Pemilu

JAKARTA, rakyatbengkulu.com - Upaya penghematan anggaran Pemilu 2024 perlu segera direalisasikan. Hal itu penting untuk mematahkan usulan penundaan pemilu, yang salah satu alasannya disebabkan biaya tinggi di tengah krisis ekonomi.

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Kholik mengatakan, tingginya usulan biaya pemilu harus dicari solusinya. Diakuinya, total dana Rp 86 triliun yang diajukan KPU RI terbilang besar. Namun pihaknya meyakini bisa dikurangi. “Sangat mungkin. Karena itu masih berdasarkan asumsi,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3).

Kholik berpendapat, ada sejumlah tahapan yang bisa dipangkas. Misalnya biaya petugas ad hoc. Item itu dinilai memakan bujet paling besar, karena jumlah petugas mencapai jutaan personel.

Ke depan, petugas ad hoc bisa melibatkan relawan mahasiswa. Hal itu sejalan dengan program kampus merdeka yang digagas perguruan tinggi. Cara itu dinilai bisa memangkas honor petugas.

Opsi lain yang bisa ditempuh menurut Kholik adalah pembatasan jumlah calon legislatif. Jumlah caleg yang terlalu banyak dinilai tidak efektif. Sebab, masing-masing dapil hanya membutuhkan rata-rata 8 caleg terpilih. Dia mengusulkan, masing-masing partai menyodorkan lima sampai enam nama saja per dapil. BACA JUGA: Mayoritas Pemilu di Dunia Tak Terganggu Pandemi, Wacana Penundaan Pemilu Bisa Dianggap Skandal Politik

’’Tidak ada partai yang dapat suara 100 persen,’’ jelasnya. Pengurangan itu juga akan membuat desain surat suara lebih simpel dan murah.

Item logistik juga bisa dihemat. Yakni dengan mengurangi surat suara cadangan dari 2,5 menjadi 1 persen. Sebab faktanya, rata-rata partisipasi pemilih per TPS hanya 70-90 persen. Sehingga tidak membutuhkan cadangan terlalu banyak.

Jika berbagai terobosan itu terbentur regulasi, Kholik mendukung perubahan yang dapat menurunkan kebutuhannya biaya. ’’Bisa dilakukan revisi UU pemilu,’’ kata Senator asal Jawa Tengah itu.  

Efisiensi 

Sementara itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, upaya efisiensi sudah dilakukan KPU. Namun, efisiensi yang disiapkan tetap berpegang pada ketentuan UU Pemilu. "Saat ini masih dibahas," kata Ilham.

Pria asal Aceh itu menjelaskan, dari total Rp 86 triliun yang diajukan, angka realisasinya berpotensi lebih rendah. Menurut informasi terakhir, pemerintah hanya menyanggupi sekitar setengahnya. ’’Kemungkinan dikabulkan sekitar 40 triliun,’’ imbuhnya. BACA JUGA: NU dan Muhammadiyah Berpeluang Beda Awal Puasa

Jika itu yang didapat, lanjut dia, maka berbagai program penguatan infrastruktur di daerah yang disiapkan KPU batal dilakukan. ’’(KPU) Kabupaten/kota tidak ada perbaikan kantor, penambahan mobil. Kita tahu kondisi negara,’’ tuturnya.

Ilham sendiri memastikan, meski tergolong besar, anggaran yang diajukan KPU sesuai dengan apa yang diprogramkan. Baca Selanjutnya>>>