Nasib Imran

 PANDEMI mulai dingin, politik mulai panas. Di Hong Kong. Terutama di Pakistan.

Naiknya harga-harga telah menjadi amunisi bagi oposisi di Pakistan untuk bermanuver. Begitu sulit menjadi pemimpin yang harus melewati masa pandemi yang panjang. Apalagi seperti Pakistan, yang tidak punya sumber minyak: harga BBM-nya naik luar biasa. Diikuti oleh kenaikan harga pangan.

Memasuki hari pertama puasa, parlemen Pakistan bersidang. Agendanya gawat: mosi tidak percaya pada Perdana Menteri Imran Khan.

Dua partai besar yang mengajukan mosi itu –PPP dan PML– begitu yakin Imran akan jatuh hari itu. Lobi-lobi dua partai itu berhasil meyakinkan 17 anggota DPR dari pendukung pemerintah: ikut setuju menjatuhkan Imran.

Hitungan mereka begitu meyakinkan: 173 kursi, dikurangi 17 kursi tinggal 156 kursi.

Padahal untuk terpilih jadi perdana menteri harus mendapat suara paling tidak 172 kursi –dari jumlah kursi DPR yang 342 kursi.

Politik di Pakistan pun menghadapi krisis. Sidang parlemen di hari Minggu kemarin itu penuh dengan trik –saling adu strategi.

Imran hanya bisa menghindari mosi itu dengan satu cara: parlemen harus dibubarkan. Presiden berhak membubarkannya asal ada alasan yang kuat.

Strategi Imran Khan itu jitu –untuk sementara. Pimpinan sidang dipegang wakil ketua –dari partai PTI –Pakistan Tehreek-e-Insaf yang dipimpin Imran.

Hari itu pimpinan sidang langsung menyatakan: pemungutan suara tidak bisa dilakukan. Parlemen sudah dimintakan untuk dibubarkan.

Ribut. Saling interupsi. Ricuh, meski tidak sampai berantem secara fisik. Sidang langsung ditutup.

Pihak oposisi langsung menggugat pimpinan sidang ke Mahkamah Agung. Sikap pimpinan sidang itu dianggap kudeta pada konstitusi.

"Tugas pimpinan sidang adalah memimpin rapat sesuai dengan acara," ujar pihak oposisi seperti disiarkan media di Pakistan. "Pimpinan sidang tidak berhak mengambil putusan seperti itu," tambahnya.

Mahkamah Agung segera menyidangkan kasus ini. Sidang dimulai hari ini –bahkan kemarin, hanya sehari setelah peristiwa itu. Kini persoalan pindah ke pengadilan.

Setidaknya Imran bisa bernapas. Sambil melakukan gerilya pada anggota koalisi yang membelot. Imran bisa merayu mereka atau, kalau perlu, menggertak mereka.

"Mereka akan saya maafkan. Dengan sesungguh maaf. Seperti bapak memaafkan anak," ujar Imran merayu.

Tapi kepada yang bersikap keras Imran juga keras. "Mereka itu anak durhaka. Mereka seperti anak yang melawan bapaknya. Moral mereka rusak. Mereka akan seperti anak yang tidak akan bisa dapat jodoh," ujar pimpinan partai lainnya.

Bahkan, bisa saja pemerintah menangkap satu atau dua orang dari pembelot itu. Tuduhan bisa dicari, misalnya, korupsi. Baca Selanjutnya>>>