Gaji di Bawah Rp 3 Juta Diberi Subsidi Upah

JAKARTA, rakyatbengkulu.com - Presiden Joko Widodo, (5/4) menggelar sidang paripurna mengenai antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, terutama pangan dan energi, yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina.

Di saat yang sama, pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BACA JUGA: Menko Airlangga: Intensifkan Program Perlindungan Masyarakat

Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas. Selain kenaikan pangan dan energi, juga memberi pengaruh pada kenaikan inflasi.

Seusai mengikuti sidang paripurna dengan Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pemerintah memandang berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan.

Tujuannya agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.

Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima.

Ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp 300.000 untuk tiga bulan. “Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan,” kata Airlangga.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.  

Sasar 8,8 Pekerja

Bantuan sebesar Rp1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun.

“Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp 600.000 per penerima,” tuturnya. Sasarannya ada 12 juta penerima. BACA JUGA: BRI Terus Lakukan Pendampingan UMKM, Bukti Dukungan Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI)

Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK.

Namun pupuk subsidi itu harus tepat sasaran. Saat ini pupuk urea sekarang harganya mendekati USD1.000. Beberapa bahan pupuk juga harus impor dari Ukraina.

”Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti - wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk,” ujar Airlangga. Baca Selanjutnya>>>