Serapan Dana Desa Tahap I Memprihatinkan

MUKOMUKO, rakyatbengkulu.com – Penyerapan dana desa di Kabupaten Mukomuko tertanggal 5 April 2022 terendah keempat se- Provinsi Bengkulu.

Mukomuko baru disalurkan DD tahap 1 sebesar Rp 9,9 miliar kepada 41 desa.

Padahal Mukomuko memiliki 148 desa. BACA JUGA: Percepat Serapan DAK Fisik

 “Padahal kami berharap DD yang terserap akhir Maret bisa mencapai 40 persen dari total pagu,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Syarwan, SE, MM saat kunjungan ke Mukomuko.

 Dia mengingatkan, agar Pemkab Mukomuko menggenjot desa, untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) DD.

Termasuk memastikan tercapainya alokasi BLT DD minimal 40 persen dari pagu DD setiap desa.

Ia pun meminta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko untuk terus mengingatkan pemkab terkait hal tersebut.

 “Kalau BLT DD tidak mencapai 40 persen, bupati pindahkan dananya ke desa yang lain.

Diharapkan kita bisa berkolaborasi. KPPN ingatkan terus agar ekonomi bergerak. Memang ini seolah - olah negara buang-buang duit.

Padahal dengan disalurnya BLT DD, maka masyarakat akan terus bertransaksi, ekonomi daerah bergerak,” ujar Syarwan.

 Ditanggapi Penjabat Sekda Mukomuko, Drs. Yandaryat Priendiana, Pemkab Mukomuko telah berupaya agar penyaluran BLT DD dapat dipercepat.

Termasuk memaksimalkan serapan BLT DD. Sehingga DD yang sudah dialokasikan ke Mukomuko tidak berpindah keluar dari Kabupaten Mukomuko.  

Daerah Dirugikan

 Lanjutnya, jika terjadi kebijakan pemindahan ke kabupaten lain, maka desa-desa di Kabupaten Mukomuko akan dirugikan.

“Kita pun ada kebijakan khusus yang diberlakukan. Seperti ada yang menjanda, ditinggal suami tanpa kebun, sementara anak banyak atau masih kecil-kecil.

Warga ini dimasukkan sebagai penerima BLT DD. Termasuk orang dengan gangguan jiwa juga dimasukkan,” kata Yandaryat.

 Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Haryanto, SKM mengaku pihaknya telah memverifikasi pengajuan penyaluran DD untuk 106 desa. BACA JUGA: Ken Setiawan: Asik Bang Cara Cerdas BNPT Menggalang Anak Muda

Malah saat ini sudah dilanjutkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk proses verifikasi berikutnya.

Pemkab menargetkan sebelum digelarnya pilkades serentak 17 Mei mendatang, seluruh DD tahap pertama sudah disalur kepada 148 desa.

 “Sekarang ini masih kurang 42 desa lagi. Umumnya desa-desa yang kadesnya baru dilantik.

Jadi lambat karena ada ganti perangkat. Terus kendala sumber daya manusia di desa,” ungkap Haryanto.

 Kendala lainnya, Haryanto melanjutkan, lamban turunnya ketentuan penggunaan DD dari pemerintah pusat.

Pemerintah desa enggan menyusun APBDes sebelum regulasi terbarunya turun.

Meskipun pihaknya telah mendorong agar disusun terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan pergeseran setelah adanya regulasi terbaru. Baca Selanjutnya>>>