FMB Beri Piagam Kegagalan Jokowi

MUKOMUKO, rakyatbengkulu.com – Aksi massa 11 April 2022 juga berlangsung di Kabupaten Mukomuko. Massa berkekuatan 30 orang menamai diri mereka sebagai Forum Mukomuko Bersatu (FMB).

Dalam aksinya di halaman DPRD Mukomuko, FMB mempersembahkan piagam kegagalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.

Piagam tersebut diserahkan ke pimpinan DPRD Mukomuko, diterima Wakil Ketua II, Nopi Yanto, SH. Ikut menyaksikan langsung Ketua DPRD Mukomuko M. Ali Saftaini, SE dan sejumlah anggota DPRD Mukomuko serta Kapolres Mukomuko AKBP. Witdiardi, S.IK, MH dan Dandim 0428/Mukomuko, Letkol. Inf. Rinaldo Rusdy, S.IP. BACA JUGA: MUHARAMIN: TOLAK PRESIDEN TIGA PERIODE

Salah satu orator FMB, Wery Tri Kusuma, SH, MH mengatakan, piagam diberikan FMB karena menilai Jokowi–Ma’ruf Amin tekah gagal menjaga dan menjalankan demokrasi dengan baik.

Seperti kegagalan otonomi daerah, ketiadaan keadilan sosial, semakin bebas merajalelanya ideologi agamis, radikalis fundamentalis, ekstremis, serta tenggelamnya kelas politik dalam balutan money politics dan korupsi.

“Kami titip ini ke lembaga DPRD Mukomuko untuk diteruskan. Kami yakin DPRD Mukomuko tahu kemana seharusnya ini (piagam) disampaikan,” kata Wery.

Massa memulai aksinya dengan berjalan kaki dari persimpangan lampu merah SPBU Bandar Ratu. Mereka menuju halaman Kantor DPRD Mukomuko. Massa kemudian menyampaikan 7 tuntutan.

Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi Negara.

Sampaikan Aspirasi

Juga mendesak DPR dan MPR RI tidak melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden. Berikutnya, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga BBM dan menjaga ketersedian BBM.

Berikutnya, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran serta menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang per 1 April lalu naik menjadi 11 persen.

Selain itu, juga mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengganti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi karena telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat. BACA JUGA: Diwawancarai Sebelum Dimassa, Ade Armando: “Saya Tidak Ikut Demo, Mantau”

Mendesak serta menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

“Kami sangat berharap aspirasi kami ini diteruskan. Kami titipkan ini agar betul - betul disampaikan. Nanti kami akan konfirmasi lagi ke ketua dewan (DPRD Mukomuko). Lebih cepat lebih baik,’’ tukas orator, Junaidi, S.AP.

Aksi ini mendapat pengaman lebih dari 50 personel Polres Mukomuko dan belasan personel Kodim 0428/Mukomuko. Baca Selanjutnya>>>