Ketimpangan Digitalisasi, Lebih 80 Desa di Bengkulu Tak Tersentuh Jaringan Internet

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Meski terjadi percepatan adaptasi penggunaan teknologi di masa pandemi Covid-19, di sisi lain akses teknologi di Bengkulu belum merata. Bahkan akses terhadap internet di beberapa wilayah Bengkulu merupakan kemewahan. Hal itu menyebabkan adaptasi layanan perbankan digital menjadi terbatas.

“Jangankan untuk akses perbankan digital, untuk video call saja jaringan masih sangat parah,” keluh Sasdianto, warga Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sasdianto membuka usaha penjualan beras dusun alias beras hasil panen petani sawah masyarakat setempat. Diakuinya, sulitnya mengakses layanan internet kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha seperti dirinya.

“Padahal ingin sekali memperluas pasar hingga ke luar daerah, tapi di sini jaringan payah,” tukasnya.

Kabupaten Bengkulu Tengah bukan satu-satunya kawasan yang sulit diakses jaringan internet. Terdapat lebih dari 80 desa yang tersebar di 50 kecamatan di Provinsi Bengkulu yang tak tersentuh jaringan internet.

Provinsi Bengkulu memiliki 9 kabupaten, 1 kota, 128 kecamatan, 172 kelurahan, dan 1.341 desa. Artinya 30,06 persen kecamatan dan 5,96 persen dari seluruh desa di Provinsi Bengkulu masih memiliki area blank spot internet.

Padahal perkembangan teknologi atau digitalisasi di desa dapat membuat masyarakat perdesaan lebih terhubung dengan dunia global.

Digitalisasi tersebut dapat terwujud dalam penggunaan internet yang semakin besar di masyarakat perdesaan. Sayangnya, akses internet di Bengkulu masih cukup timpang antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Dari 9 kabupaten dan 1 kota, sebanyak 8 kabupaten di Provinsi Bengkulu masih memiliki kawasan yang sama sekali tak tersentuh jaringan internet alias blank spot. Yakni Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, serta Kabupaten Kaur.

Artinya hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang saja yang memiliki akses internet memadai. Padahal, akses terhadap informasi dan komunikasi yang merata, akan berkontribusi penting pada kemajuan ekonomi di Bengkulu.

Berikut desa di Provinsi Bengkulu yang mengalami blank spot yaitu di Kabupaten Seluma seperti di Desa Talang Empat, Desa Talang Beringin, Desa Air Keruh, Desa Talang Durian, Desa Kayu Elang, Desa Gunung Megang dan Desa Mekar Sari Mukti. Kabupaten Bengkulu Selatan di Desa Air Tenam.

Peta 1: Blank Spot Internet Area Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Link Google Earth klik di sini.

Kabupaten Lebong di Desa Tik Sirong, Desa Ketenong 1, Desa Ketenong 2, Desa Ketenong Jaya, Desa Sebelat Ulu, Desa Sungai Lisai, Desa Air Kopras, Desa Air Putih, Desa Pal 5, Desa Tambang Saweak.

Peta 2: Blank Spot Internet Area Kabupaten Lebong. Link Google Earth klik di sini.

Kabupaten Bengkulu Utara di Desa Talang Ginting, Desa Talang Baru Ginting, Desa Bangun Karya, Desa Tanjung Sari, Desa Tanjung Harapan, Desa Pagardin, Desa Napal Putih, Desa Lebong Tandai, Desa Retes dan Desa Meok.

Peta 3: Blank Spot Internet Area Kabupaten Bengkulu Utara. Link Google Earth klik di sini.

Kemudian Kabupaten Rejang Lebong di Desa Periang, Desa Balai Buntar, Desa Lubuk Tanjung, Desa Lubuk Belimbing 2, Desa Lubuk Bingin Baru, Desa Suka Karya, Desa Tanjung Gelang dan Desa Kota Padang Baru.

Peta 4: Blank Spot Internet Area Kabupaten Rejang Lebong. Link Google Earth klik di sini.

Kabupaten Mukomuko di Desa Lubuk Cabau, Desa Sidodadi, Desa Talang Baru, Desa Gajah Makmur, Desa Air Merah, Desa Talang Rio dan Desa Bukit Harapan. Peta 5: Blank Spot Internet Area Kabupaten Mukomuko. Link Google Earth klik di sini.

Selanjutnya Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Susup, Desa Komering, Desa Renah Kandis, Desa Karang Are, Desa Tumbuk, Desa Arga Indah I, Desa Linggar Galing, Desa Paku Haji, Desa Talang Donok, Desa Sekayun Ilir, Desa Sekayun Mudik, Desa Bukit, Desa Pagar Gunung, Desa Durian Demang dan Desa Kota Niur.

Peta 6: Blank Spot Internet Area Kabupaten Bengkulu Tengah. Link Google Earth klik di sini.

Kabupaten Kaur di Desa Talang Besar, Desa Talang Jawi I, Desa Talang Jawi II, Desa Air Kering I, Desa Air Kering II, Desa Gunung Kayu, Desa Talang Padang, Desa Ulak Agung, Desa Lawang Agung, Desa Tanjung Kurung.

Desa Suka Menanti, Desa Sinar Bulan, Desa Tanjung Bunian, Desa Senak, Desa Datar Lebar 1 & 2, Desa Pengurung, Desa Pinang Jawa 1 & 2, Desa Gunung Terang, Desa Talang Padang, Desa Gunung Megang, Desa Kepahyang.

Desa Babat, Desa Tanjung Agung, Desa Sumber Harapan, Desa Air Pahlawan, Desa Pasar Jumat, Desa Tri Jaya, Desa Penyandingan, Desa Tanjung Aur dan Desa Sinar Mulya.

Peta 7: Blank Spot Internet Area Kabupaten Kaur. Link Google Earth klik di sini.

Ketimpangan tersebut harus terus dipangkas agar terwujudnya digitalisasi yang merata pada seluruh lapisan masyarakat. Digitalisasi di desa menjadi salah satu langkah awal untuk mewujudkan desa yang mandiri agar dapat beradaptasi pada persaingan di era globalisasi.

Pengawas Junior Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP-PUR Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Faishal Ahmad Farrosi mengatakan, ketimpangan digitalisasi tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Memang pasti ada dampak secara ekonomi, transaksi non tunai itu secara langsung dan tidak langsung bisa mendorong transaksi keuangan sehingga mendorong ekonomi juga pada akhirnya,” katanya.

Hanya saja, lanjutnya, saat ini karena ada keterbatasan infrastruktur membuat pertumbuhan ekonomi itu bervarasi. Pada daerah yang infrastrukturnya lebih bagus bisa mendapatkan manfaat transaksi non tunai secara maksimal, sehingga pertumbuhan ekonominya juga lebih maksimal.

“Cuma ya bertahap, pemerintah pun sudah sadar akan pentingnya infrastruktur, pentingnya digitalisasi. Salah satunya didorong oleh tim percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah, sehingga memang sudah dibentuk Satgas Digitalisasi di daerah untuk mengatasi hal tersebut,” terangnya.

Sayangnya, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu belum dapat memaparkan secara rinci perbandingan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan infrastruktur yang memadai dan daerah yang masih minim infrastrukturnya.

“Itu masih riset internal kami, digitalisasi ini relatif baru. Baru mulai tahun 2020 jadi fokus pemerintah, sehingga datanya masih minim. Seberapa besar ketimpangannya juga masih dalam riset dan pengawasan kita,” imbuhnya.

Namun, lanjutnya, sejauh ini arahnya semakin tinggi indeks elektronifikasi transaksi Pemda maka tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa lebih baik. “Cuma untuk formalnya masih kita kaji terus,” ujarnya.

Indeks elektronifikasi transaksi Pemda menunjukkan tingkat kesiapan Pemda terhadap digitalisasi. Diukur dari penggunaan transaksi non tunai, realisasi non tunai, hingga aspek lingkungan strategisnya.

Desa Digital

Dihadapkan pada masalah jaringan internet yang masih belum merata, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, dia berkomitmen untuk mengatasi kendala ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu juga mulai menjajaki kerja sama dengan dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Sebagai langkah awal bersama APJII, Pemprov Bengkulu segera merealisasikan program tersebut salah satunya Taman Budaya District Internet Exchange.

“Sehingga ada pusat untuk pendistribusian internet dan para pelaku penyedia jasa internet tidak cuma satu atau dua, sehingga lebih kompetitif, lebih murah, layanannya bisa lebih baik,” kata Rohidin.

Dijelaskannya, untuk menghilangkan blank spot, termasuk low signal, jelas akan semakin maksimal dan kompetitif dengan kerja sama APJII tersebut. Ini untuk langkah awal program strategis Gubernur Bengkulu optimalkan infrastruktur digital mulai dijajaki APJII.

Dengan adanya Taman Budaya District Internet Exchange, nantinya diharapkan ada pusat untuk pendistribusian internet dan para pelaku penyedia jasa internet tidak cuma satu atau dua namun lebih kompetitif, lebih murah serta layanannya bisa lebih baik.

Menurutnya, percepatan implementasi pelaksanaan desa digital, dengan mengerahkan potensi yang ada, mulai dari SDM hingga anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Salah satunya dengan mempercepat implementasi program desa digital tersebut.

“Ada 3 langkah awal yang kita lakukan. Pertama kerja sama dengan APJII, kedua dengan break down agar di seluruh kecamatan nanti juga terkoneksi dengan jaringan internet sehingga masyarakat tidak harus pakai kuota kalau sudah ada jaringan di wilayah itu,” jelas Rohidin.

Selain itu, bisa lebih murah bahkan bisa menjadi salah satu produk bisnis BUMD. Nanti realnya akan dibuat minimum satu Kecamatan satu Desa untuk pilot projects terkait dengan Warung Kopi Digital.

Kemudian langkah ketiga, dengan melakukan perekrutan Cyber Academy. Pada program ini akan dilatih minimum 10 pemuda desa yang memahami dunia perinternetan sehingga ia bisa mengoperasikannya.

“Kalau ketiganya dikombinasikan dan berjalan ini akan mengakselerasi betul gerak ekonomi berbasis digital di setiap desa di Bengkulu,” jelasnya. (rei)