Komisi III DPRD Bengkulu Apresiasi Pemprov Raih WTP 

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beturut-turut lima kali sejak tahun 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2021 lalu dari BPK RI. Atas pencapaian lima kali WTP Pemprov tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani, SH, MH menyampaikan apresiasi. Menurutnya, pencapaian WTP yang di terima oleh Pemprov Bengkulu harus terus dipertahankan. Maka dari itu seluruh OPD agar lebih responsif. Terutama terhadap saran dan kritik yang disampaikan oleh pihak legislatif, supaya setiap kinerja OPD ini selaras dengan visi misi Gubernur Bengkulu. “Saya berharap agar pihak OPD di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu dapat menyikapinya secara positif. Baik kritik yang bersifat membangun dari kawan-kawan legislatif. Jangan sampai pencapaian WTP tersebut hanya sebatas background saja, namun juga harus disesuaikan dengan kinerja di setiap OPD yang ada,” tegas Herwin, Jumat (20/5). Meski telah mendapatkan WTP, Herwin mengatakan, ada banyak catatan diberikan oleh WTP yang harus ditindaklanjuti oleh OPD. Catatan temuan BPK itu seperti permasalahan pengelolaan kas yaitu terdapat Bendahara Pengeluaran yang menyimpan uang tunai pada brankas dengan nominal melebihi ketentuan. “Mendapat WTP ini merupakan apresiasi dari anggota untuk Pemprov, ada beberapa hal yang menjadi PR bagi OPD terkait, yang menjadi tanggung jawab mereka,” tambahnya. Herwin juga mengatakan, setiap OPD harus bisa mendengarkan saran, kritikan dan masukan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Karena apa yang disampaikan DPRD Provinsi itu, semua masukan dari masyarakat Bengkulu secara langsung. “Kadang kala, poin yang kita sampaikan dengan OPD tidak direspon dengan cepat,” beber Herwin. Maka ke depan, menurut Herwin, OPD bisa lebih sigap dan cepat menanggapi masukan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Sebab, DPRD memiliki peran penting melakukan pengawasan dan penganggaran. “Kedepan bisa cepat dan sigap, saat diberikan masukan,” tuturnya. Tidak hanya itu, Herwin menegaskan, komunikasi OPD dengan DPRD juga harus berjalan. Khususnya untuk program infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Ketika komunikasi berjalan, maka pembangunan yang diharapkan masyarakat bisa cepat direalisasikan.  Harapannya, program yang sudah dirancang bisa terbangun utuh sesuai dengan rencana,” tutup Herwin.(gik/prw)

Sumber: