Tahan Beli Sawit Dinilai Bagian dari Strategi Pabrik dan Pembeli CPO

BENGKULU, rakyatbengkulu.com – Jumlah pabrik kepala sawit tidak menerima tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Mukomuko masih bertahan. Ketua Ikatan Petani Sawit Mandiri Mukomuko, Edy Manshuri, S.Hut, MT menilai, kondisi sekarang adalah strategi dari pembeli crude palm oil (CPO) dan pabrik kelapa sawit (PKS).

Disebabkan adanya rencana dari pemerintah berupa intensifikasi pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) komoditas CPO. Sebab direncanakan naik, dari sebelumnya hanya US$ 375/ton, menjadi US$ 675/ton.

“Ini strategi wait and see (menunggu untuk melihat situasi,red) pembeli CPO dan pabrik kelapa sawit. Sebab rencana intensifikasi PE dan BK naik sekitar 80 persen. Jika kurs dolar saat ini Rp. 14.572,50, maka setiap ton ekspor CPO, dipungut pemerintah sebesar Rp 9,8 juta lebih,” papar Edy, (5/6). BACA JUGA: Tak Bisa Banyak, Pabrik Batasi Beli TBS 20 Truk Per Hari

Adanya pungutan demikian besar itu, pedagang CPO dipastikan tidak ingin rugi. Sehingga mereka pun membeli CPO dari PKS, dengan harga murah. Efek ke bawah, PKS pun tidak mau rugi. Sehingga PKS pun membeli TBS kepala sawit petani juga dengan harga murah.

 “Jadi sebenarnya, pungutan ekspor CPO itu sama saja pungutan terhadap petani setiap kali panen. Hanya saja melalui pengusaha. Sebab trader tidak mau rugi, mereka beli CPO dari PKS dengan murah. PKS juga tidak mau rugi, mereka beli TBS petani murah pula,” kesal Edy. BACA JUGA: Pengantin Baru Terima Pelangai Paru dan Lado Pusaka

 Ia mencontohkan, jika rendemen TBS sebesar 20 persen. Maka setiap  10 ton TBS, menghasilkan 2 ton CPO, dengan besaran pungutan ekspor sebesar Rp 19,6 juta lebih. Dengan harga TBS di PKS Rp 1.720/kilogram (Kg), maka petani hanya mendapatkan Rp 17,2 juta dari 10 ton TBS. Itupun belum termasuk ongkos panen Rp 200/Kg dan ongkos angkut Rp 200/Kg.

 “Jadi penghasilan netto petani hanya Rp 13,2 juta per 10 ton. Belum termasuk biaya pemeliharaan kebun. Ini menunjukkan, sumbangan petani kelapa sawit kepada negara, adalah 67 persen dari pendapatannya,” analisis Edy. BACA JUGA: Imam Masjid Rp 500 Ribu, Kepala Kaum Rp 350 Ribu

 Dan imbas dari kebijakan atau rencana pemerintah itu, PKS cenderung mencari alasan untuk stop operasi beberapa hari. Dengan alasan kalender merah, maintenance dan tangki timbun penuh. Baca Selanjutnya>>>