Kolaborasi Pemprov Bengkulu dan KKI Warsi Dorong Pemulihan Ekosistem Hutan

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Perubahan iklim yang memengaruhi suhu bumi dan ekosistem memerlukan langkah mitigasi yang efektif, salah satunya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. 

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi bagian penting dalam upaya ini, terutama melalui perlindungan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat lokal.

Pemprov Bengkulu bersama Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi memulai langkah strategis dengan menjalankan skema Results Based Payment (RBP) dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF). 

Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BACA JUGA:Mengenal Varietas Durian dari yang Manis hingga Pahit dengan Aroma Khas, Salah Satunya Ada di Bengkulu!

BACA JUGA:Cara Cerdas Memilih Durian Terbaik di Bengkulu, Tips dan Trik untuk Penggemar Raja Buah!

Bengkulu sendiri telah disetujui untuk menerima insentif karbon sebesar $757.255 (sekitar Rp 11,8 miliar) yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara).

Dana ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan evaluasi program yang berfokus pada reboisasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, dalam acara Kick Off Program RBP REDD+ For Result 2014-2016 di Hotel Nala Sea Side, Senin 23 Desember 2024, menjelaskan bahwa program ini akan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta memperkuat penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. 

“Kita, Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan 11 miliar yang akan digunakan untuk reboisasi hutan-hutan yang rusak. Dan itu memang sangat dibutuhkan, karena cuaca ekstrem sehingga harus upaya pencegahan dan penanaman kembali area hutan untuk pengurangan emisi rumah kaca,” ungkap Rosjonsyah.

BACA JUGA:Rekomendasi Handphone Samsung di Bawah 3 Juta dengan Fitur Terbaik untuk 2024

BACA JUGA:40 Desa di Provinsi Bengkulu Ditetapkan Menjadi Desa Sadar Hukum, Tiga di Antaranya di Kabupaten Rejang Lebong

Di sisi lain, Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam tata kelola hutan yang berkelanjutan. 

"Posisi KKI Warsi di sini sebagai perantara antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemudian Gubernur Bengkulu menunjuk DLHK sebagai leading sector, jadi kita intensif kerja sama dengan DLHK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring dan evaluasi," jelas Adi.

Sumber: