Heboh Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya, Dianggap Tidak Biasa, Ada Apa di Baliknya?

RAKYATBENGKULU.COM - Dalam beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang naik satu tingkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) Inf TNI. 

Kenaikan pangkat ini telah dikonfirmasi langsung oleh Mabes TNI dan diklaim sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BACA JUGA:Mau Jadi Content Creator? Seru, Tapi Gak Semudah yang Kamu Kira

BACA JUGA:Mitos atau Fakta: Mencabut Uban Memicu Pertumbuhan Rambut Putih Lebih Banyak?

Namun, yang menjadi sorotan adalah kecepatan kenaikan pangkat ini, yang dinilai tidak biasa bagi seorang prajurit TNI.

Bahkan, muncul istilah baru dalam proses ini, yakni Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP), yang sebelumnya tidak lazim digunakan dalam struktur kepangkatan TNI.

Publik pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Teddy Indra Wijaya mendapatkan kenaikan pangkat dengan skema yang tidak umum ini?

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menandatangani keputusan kenaikan pangkat ini belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alasan khusus di balik percepatan kenaikan pangkat tersebut. 

Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa kenaikan pangkat tersebut sah dan telah memenuhi semua persyaratan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:MU Ditahan Imbang 1-1 di Markas Real Sociedad, Menunggu Kemenangan di Kandang Sendiri Menuju Perempat Final

BACA JUGA:Bansos Triwulan I Tuntas! 39.012 KPM di Bengkulu Utara Terima Bantuan, 102 KPM Menunggu Perbaikan Data

“Saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” ujar Wahyu dikutip dari ANTARANEWS.COM

Keputusan ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025, yang memuat lima poin dasar sebagai landasan hukum kenaikan pangkat tersebut. 

Poin-poin tersebut mencakup berbagai peraturan internal TNI, mulai dari Peraturan Panglima TNI hingga Keputusan Kasad, serta pertimbangan pimpinan Angkatan Darat.

Sumber: