Efisiensi Anggaran Hampir Rp 1 Triliun, Gubernur Bengkulu Prioritaskan Infrastruktur dan Pendidikan

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Provinsi Bengkulu menghemat anggaran hampir Rp 1 triliun dari total anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 2,9 triliun.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, sebagai hasil dari kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan.

Penghematan besar tersebut diklaim selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, sekaligus menjadi langkah konkret mendukung visi dan misi kepemimpinan Helmi Hasan sebagai gubernur terpilih.

"Dari efisiensi ini, hampir Rp 1 triliun berhasil dihemat. Bayangkan saja, selama bertahun-tahun APBD kita bocor, sehingga banyak jalan rusak, rumah sakit belum dibangun, dan pembangunan sekolah tertunda,” ujar Helmi Hasan.

BACA JUGA:Peran Penting Suami Saat Istri Sedang Hamil: Dukungan Fisik dan Emosional yang Tak Tergantikan

BACA JUGA:Balita Nyaris Jadi Korban, Korsleting Listrik Sebabkan Kebakaran Hebat di Kota Bengkulu

Sebelum efisiensi dilakukan, anggaran infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota hanya sekitar Rp 10 miliar.

Namun setelah efisiensi diterapkan, alokasinya meningkat tajam hingga mencapai Rp 600 miliar.

“Anggaran infrastruktur naik jadi Rp 600 miliar. Belum termasuk anggaran untuk RSUD M. Yunus yang hampir Rp 60 miliar. Ini menunjukkan bahwa efisiensi benar-benar berdampak besar,” tambahnya.

Helmi menegaskan, dana hasil efisiensi akan difokuskan untuk mendukung program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, khususnya infrastruktur dan pendidikan.

Salah satu program unggulan adalah memastikan seluruh sekolah di Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan dari APBD, mulai dari pembangunan pagar, sanitasi, hingga fasilitas pendukung lainnya.

BACA JUGA:Drama di Villa Park, PSG Lolos ke Semifinal Liga Champions Meski Takluk dari Aston Villa

BACA JUGA:Lolos Dramatis, Barcelona Tembus Semifinal Liga Champions Meski Takluk di Dortmund

“Kita sepakat bahwa sekolah tidak boleh ada pungutan. Karena itu, semua kebutuhan sekolah akan diakomodasi melalui APBD,” jelas Helmi.

Sumber: