1.000 Anak Kurang Mampu di Mukomuko Masuk Seleksi Sekolah Rakyat Program Presiden Prabowo

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM — Sebanyak 1.000 anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berpeluang mendapatkan pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Mukomuko, Zoni Fourwanda.

“Berdasarkan data terpadu dari Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada sekitar 1.000 anak kurang mampu yang bakal diseleksi untuk masuk sekolah gratis program Presiden RI ini nantinya,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat tersebut memang dirancang khusus untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin. 

BACA JUGA:Polres Bengkulu Selatan Gelar Sertijab, Ini Daftar Pejabat yang Berganti

BACA JUGA:Belum Menyamai Harga Acuan Provinsi, TBS Sawit Mukomuko Masih di Bawah Rp 2.600

Di Mukomuko, Dinas Sosial akan melakukan seleksi untuk menentukan anak-anak mana saja yang memenuhi kriteria skala prioritas.

“Sekolah rakyat ini diperuntukan untuk anak-anak yang tidak mampu, sebelumnya kita akan adakan seleksi untuk skala prioritas siapa saja yang ikut sekolah rakyat ini,” jelasnya.

Tidak hanya fokus pada seleksi calon siswa, Dinsos Mukomuko juga tengah menyusun proposal pembangunan fisik Sekolah Rakyat. 

Rencana awalnya, sekolah ini akan dibangun di atas lahan sekitar 5 hektare, berlokasi di sekitar rumah dinas Wakil Bupati Mukomuko atau eks gedung olahraga (GOR).

BACA JUGA:Amanah Kecil yang Dinanti, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Umumkan Kelahiran Anak Pertamanya

BACA JUGA:Sinergi Lintas Lembaga, Gubernur Bengkulu Dorong Penguatan Kolaborasi Melalui Senam Sehat

“Sekarang kita sudah mempersiapkan proposal untuk pembangunan sekolah rakyat ini, belum tahu apakah sudah diterima atau belum oleh Kemensos. Dan rencananya akan dibangun berdekatan dengan rumah dinas Pak Wakil Bupati atau ex-GOR,” ungkap Zoni.

Meski lokasi dan lahan telah disiapkan oleh pemerintah daerah, keputusan final terkait pembangunan gedung masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Sosial (Kemensos).

Sumber: