Dipengaruhi Korupsi Pakaian Linmas, Pengadaan Seragam Sekolah Gratis Lambat

 

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.DISWAY.ID – Belum kunjung direalisasikan pengadaan seragam gratis untuk pelajar SMP dan SD oleh Pemkab Mukomuko, diyakini imbas kasus korupsi pengadaan pakaian Linmas.

Yang jumlah paket pengadaannnya, saat itu juga ribuan.

OPD teknis mesti ekstra hati-hati agar tidak sampai terjadinya kerugian negara akibat pengadaan seragam sekolah.

Apalagi pagu dana pengadaannya mencapai Rp 2 miliar lebih.

BACA JUGA: Dewan Pertanyakan Seragam Gratis SD dan SMP

“Adanya kejadian korupsi pakaian linmas itu, kita yakin turut mempengaruhi tingkat kehati-hatian tim yang terlibat.

Apalagi inikan menggunakan uang negara. Di mana mekanisme belanjanya harus berdasarkan regulasi yang ada,” ujar aktivis pemuda Mukomuko, Weri Kusuma.

Dia tetap berharap program seragam sekolah gratis tersebut diwujudkan itahun ini.

Mengingat itu sudah menjadi bagian dari misi dan misi bupati saat kampanye.

BACA JUGA: Sidang Vonis Kasus Korupsi Dana BOS Seluma Ditunda, Ini yang Jadi Alasan

“Berjalan atau tidaknya program ini, akan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dan wakil bupati.

Mengingat bukan saja janji politik, tapi program ini juga sudah masuk dalam RPMJD Mukomuko.

Dan OPD tenis harus ekstra, supaya ini terealisasi,” tandasnya.

Soal kehati-hatian, juga dikemuka Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Mukomuko, Bakhtiar Syofian, SH.

Tim Pokja sangat hati-hati dalam memberikan evaluasi administrasi sesuai tugas dan fungsi.

Mengingat sebelumnya, Tim Pokja sebelumnya terjerat perkara korupsi pengadaan pakaian Linmas.

“Kehati-hatian itu didasari agar pengadaan seragam sekolah ini sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mungkin juga kasus yang pernah terjadi, ada mempengaruhi,” sebutnya.

Pokja sebelumnya menyarankan agar pengadaan dilakukan dengan mekanisme e-Katalog.

Dengan alasan, lebih mudah, cepat, dan ekonomis. Akan tetapi, secara lisan, OPD teknis menyebut spesifikasi yang dibutuhkan belum tersedia di e-katalog.

BACA JUGA: CPNS Pertanyakan Gaji Bulan Mei

“Apakah nanti harus tender, ini masih menunggu keputusan dari PPK. Kita pun akan kaji ulang, seperti apa yang terbaiknya,” pungkasnya.(hue)

Sumber: