Delapan SMK Bengkulu Resmi BLUD, 10 Lagi Segera Menyusul Tahun Ini
Disdikbud saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan BLUD SMK Tahun 2025--Foto KORANRB.ID
BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Pendidikan vokasi di Provinsi Bengkulu memasuki babak baru dengan diterapkannya sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah kejuruan.
Dari total 18 SMK yang ditargetkan, kini sudah ada 8 SMK berstatus BLUD, sementara 10 lainnya diproyeksikan menyusul sepanjang tahun ini.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu, Rainer Atu menyebut penerapan BLUD merupakan langkah strategis untuk menjadikan SMK lebih mandiri dalam mengelola unit usaha sekolah.
“Dengan BLUD, sekolah lebih fleksibel dalam mengelola keuangan dan unit produksi. Saat ini sudah ada 8 SMK yang resmi BLUD, dan sepuluh lagi akan menyusul tahun ini. Target kita semua 18 SMK itu benar-benar siap mandiri dan terkoneksi dengan dunia industri,” ujar Rainer.
BACA JUGA:Dorong Inklusi Keuangan Digital, Bank Raya Hadirkan Kembali Program Pesta Raya 2025
BACA JUGA:Kawasan Lagita Bengkulu Utara Diapresiasi Sebagai Role Model Transmigrasi Nasional
Menurut Rainer, status BLUD membuka ruang bagi SMK untuk mengembangkan teaching factory atau unit usaha yang menekankan pembelajaran berbasis praktik.
Melalui skema ini, siswa tidak hanya memperoleh teori di kelas, tetapi juga belajar mengelola usaha dengan standar industri.
Beberapa SMK di Bengkulu bahkan telah memiliki unit usaha yang berkembang, mulai dari jasa perbengkelan, tata boga, teknologi informasi, hingga agribisnis.
Dengan dukungan BLUD, pengelolaan usaha tersebut bisa dilakukan lebih profesional, transparan, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi sekolah dan peserta didik.
Disdikbud Bengkulu juga menyiapkan pendampingan intensif bagi sekolah yang sedang dalam proses menuju BLUD.
BACA JUGA:Kawasan Lagita Bengkulu Utara Diapresiasi Sebagai Role Model Transmigrasi Nasional
BACA JUGA:Resmikan TPQ Masjid Ali Wal Asri, Gubernur Helmi: Masjid Harus Hidup 24 Jam
Tantangan utama yang dihadapi antara lain peningkatan kapasitas guru, penyesuaian regulasi, hingga penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


