Ini Daftar Tiga Besar Hasil Seleksi JPT Pratama Mukomuko, Keputusan di Tangan Bupati

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko resmi mengumumkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II, dengan menetapkan tiga nama terbaik di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Pengumuman ini disampaikan setelah seluruh tahapan seleksi mendapatkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Dengan demikian, proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Mukomuko memasuki tahap akhir.

Sebanyak 10 OPD akan segera memiliki pejabat pimpinan tinggi pratama definitif. Dari tiga besar yang telah ditetapkan, Bupati Mukomuko akan memilih satu nama untuk masing-masing jabatan.

BACA JUGA:Gedung Mapolsek Ratu Agung Diresmikan, Pemkot Bengkulu Dukung Layanan Polisi

BACA JUGA:Gagal Beraksi di Kelurahan Pensiunan, Pelaku Curanmor Asal Rejang Lebong Nyaris Diamuk Massa

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Mukomuko, Haryanto, SKM, menjelaskan bahwa seluruh nama yang masuk tiga besar selanjutnya diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan satu orang calon terpilih.

Setelah penetapan dilakukan, panitia seleksi (pansel) akan kembali menyampaikan hasil tersebut kepada BKN untuk memperoleh persetujuan akhir.

Jika telah disetujui BKN, pejabat terpilih akan langsung dilantik dan ditetapkan secara definitif oleh Bupati Mukomuko.

"Untuk prosesnya sudah jelas dan sesuai ketentuan yang ada, saat ini dari nama yang masuk dalam tiga besar, satu diantaranya tergantung pilihan Bupati. Setelah semuanya selesai dan BKN menyetujui maka penetapan pejabat eselon II dilakukan secara definitif tanpa penundaan,” ujar Haryanto, Jumat 9 Januari 2026.

BACA JUGA:Krisis Vaksin Rabies di Lebong, 17 Ribu Hewan Terancam Tak Terlindungi Tahun 2026

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Geledah Kantor ESDM, Lengkapi Bukti Korupsi Tambang 13 Tersangka

Haryanto menegaskan, percepatan pengisian jabatan eselon II sangat penting untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan. 

Kekosongan jabatan berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis, perencanaan program, serta kualitas pelayanan publik.

Sumber: