TPP ASN 2026 Belum Final, Pemprov Bengkulu Masih Hitung Kemampuan Anggaran

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mulai mematangkan skema kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun anggaran 2026.

Di tengah upaya efisiensi anggaran daerah, opsi penyesuaian hingga pemotongan TPP masih menjadi pembahasan serius di internal Pemprov Bengkulu dan belum ditetapkan secara final.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan besaran TPP ASN tahun 2026 saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh Tim TPP Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Untuk TPP tahun 2026, saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Tim TPP Provinsi. Belum ada keputusan final, apakah nanti ada penyesuaian, kenaikan, atau bahkan pemotongan. Semua harus disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia,” ujar Tommy.

BACA JUGA:Dinsos Mukomuko Fokuskan Anggaran 2026 untuk Penanganan ODGJ dan Lansia

BACA JUGA:Tak Bisa Dihubungi Sejak Pagi, Pria 32 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Perumahan Medan Jaya Residence

Tommy menjelaskan, penetapan kebijakan TPP dilakukan secara hati-hati agar belanja pegawai tetap seimbang dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Kita ingin kebijakan ini tetap adil dan rasional. Prinsipnya, kemampuan keuangan daerah menjadi dasar utama, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tommy menargetkan pembahasan TPP ASN tahun 2026 dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Ia berharap keputusan final dapat ditetapkan pada Februari atau paling lambat Maret 2026.

BACA JUGA:IGD RSD Sungai Lemau Pindah ke Gedung Baru, Dinkes: Ruangan Lama Sudah Terlalu Sempit

BACA JUGA:Dari AHRS ke Balap Dunia, Mario dan Veda Siap Melesat di Grand Prix 2026

“Target kita, pembahasan ini bisa rampung Februari, paling lambat Maret. Kalau semua berjalan lancar dan tidak ada kendala, maka kebijakan TPP yang baru sudah bisa mulai diterapkan pada bulan Maret,” tutup Tommy.

 

Sumber: