Pemprov Bengkulu Tegaskan Kewajiban Laporan CSR bagi Perusahaan

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperingatkan perusahaan yang belum patuh menyampaikan laporan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Pemprov menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.

Disampaikan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, kepatuhan terhadap laporan CSR bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial perusahaan kepada masyarakat dan daerah tempat mereka beroperasi.

“Perusahaan yang berinvestasi di Bengkulu wajib mematuhi seluruh aturan, termasuk kewajiban melaporkan dan merealisasikan CSR. Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban. Kalau ingin beroperasi di Bengkulu, harus taat aturan,” ujar Helmi Hasan, Kamis 19 Februari 2026.

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi Ramadan, Mukomuko Gelar Pasar Murah Dua Pekan Awal Puasa

BACA JUGA:Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Kolom Abu Capai 800 Meter

Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Bengkulu telah membentuk Tim Optimalisasi PAD, Pendapatan, dan Aset yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Bengkulu. 

Tim tersebut bertugas melakukan pendataan, evaluasi, dan penertiban terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban, baik dalam aspek pajak, aset, maupun tanggung jawab sosial.

“Kita sudah bentuk tim yang dipimpin langsung oleh Wakapolda. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah. Semua perusahaan akan kita evaluasi. Tidak boleh ada yang merasa kebal aturan,” lanjutnya.

Helmi menegaskan, langkah ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. 

Pemerintah akan mendukung perusahaan yang patuh, sementara pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Inter Milan Takluk 1-3 di Norwegia, Terancam Tersingkir dari Liga Champions

BACA JUGA:Serap Aspirasi Sejak Awal, Husnul Khotimah Libatkan OPD dalam Reses Perdana

“Kita ingin investasi tumbuh, tapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. CSR itu harus dirasakan langsung dampaknya oleh rakyat, bukan sekadar laporan di atas kertas,” pungkasnya.

Sumber: