Alihkan Anggaran Item Tak Terlaksana ke APD, Penambahan Anggaran Pilkada Sulit Dilakukan

BENGKULU – Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri mengatakan penambahan anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bengkulu sulit dilakukan. Mengingat kondisi keuangan daerah di tengah pandemi Covid-19 ini mengalami kesulitan. Pendapatan daerah mengalami penurunan drastis.

Sekalipun tak ada penambahan anggaran khususnya untuk pengandaaan Alat Pelindung Diri (APD) petugas selama tahapan dan pelaksanaan pilkada, menurut Hamka Sabri tak berarti tanpa solusi. Peluang pengadaan APK tetap terbuka. Diantaranya dengan mengalihkan anggaran dari beberapa item kegiatan yang tak dilaksanakan karena terkendala Covid, untuk pembelian APD.

“Kalau pergeseran masih bisa dilakukan seperti mengalihkan anggaran kampanye akbar untuk membeli APD. Tapi untuk penambahan itu tidak memungkinkan lagi. Kita berharap KPU dan Bawaslu bisa memahami hal ini,” tegas Hamka usai mengikuti rakor persiapan pelaksanaan Pilkada serentak bersama mendagri, KPU dan Bawaslu se-Indonesia secara virtual di Gedung Pola Provinsi Bengkulu, kemarin (5/6)

Hamka menjelaskan, dari alokasi dana pilkada untuk KPU dan Bawsalu Provinsi Bengkulu pemprov sudah menyalurkan 40 persen dari Rp 110 miliar dan Rp 50,500 miliar. Sedangkan 60 persen lagi masih akan dibahas kembali karena kemungkinan NPHD akan dilakukan addendum. Karena NPHD sebelumya ditandatangani pada masa normal, sebelum pandemi Covid-19. Untuk itu pihaknya meminta rencana kerja KPU dan Bawaslu, sekaligus menginventarisir kembali kegiatan.

Hamka menambahkan rakor persiapan ini juga sebagai tindak lanjut Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. “Anggaran sudah ada, tinggal dijalankan saja. Dari KPU dan Bawaslu se Provinsi Bengkulu juga sudah menyatakan siap,” terang Hamka.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian melalui Virtual Meeting meminta setiap pemprov dan pemerintah kabupaten/kota bisa  melaksanakan setiap tahapan pilkada sebaik mungkin ditengah Covid-19 ini.

"Tantangan kita adalah bagaimana melaksanakan pemilu ini berlangsung lancar, tanpa ada konflik fisik dan lainnya. Dan tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan saat pelaksanaan berbagai tahapan pilkada," demikian Tito. (key)