Wisnu Nahkodai Pansus Covid-19

MUKOMUKO – Sempat digadang-gadangkan bakal berpasangan dengan Bupati Mukomuko pada Pilkada 2020 ini, namun belakangan berhembus kabar bakal batal. Kini Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE memimpin Panitia Khusus (Pansus) Dana Covid-19 DPRD Mukomuko. Disahkan kemarin, dengan dihadiri 15 anggota DPRD Mukomuko. Pansus beranggotakan lebih dari setengah anggota DPRD Mukomuko yang seluruhnya berjumlah 25 orang. Duduk sebagai Wakil Ketua, Suwarno dan Sekretaris Pansus, Mustadin. Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE membantah pembentukan pansus karena anggota DPRD merasa tidak dilibatkan sama sekali. Pasalnya, apa yang dilakukan Pemkab dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sudah sesuai ketentuan. Pembentukan Pansus jelas Ali, lebih kepada menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota DPRD Mukomuko. “Dalam hal tupoksi kita sebagai pengawasan. Pansus ini diharapkan bisa jadi pintu untuk dewan bisa lebih meningkatkan peran pengawasannya,” jelas Ali. Dikatakannya, Komisi di DPRD Mukomuko dinilai kurang efektif melaksanakan pengawasan penganggaran dan belanja dana penanganan Covid-19. Sebab punya keterbatasan, sudah adanya pembagian bidang dan mitra kerja. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 oleh Pemkab, tidak berada di satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Sehingga pansus dinilai bisa lebih efektif dan maksimal untuk melakukan pengawasan. Apalagi memang DPRD tidak mengetahui rincian dari pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Mukomuko. “Makanya dibentuk pansus, agar bisa tahu. Ini bentuk pengawasan, pansus jadi corong pengawasan. Kita harus tahu seperti apa realiasasinya dan kemana saja dana itu digunakan,” terang Ali. Ketua Pansus Dana Covid-19 DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE, MM mengatakan, setelah pansus terbentuk dan disahkan, tahap awal akan memggelar rapat internal. Rapat akan membahas langkah apa saja yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Agar arah pansus menjadi jelas, dan apa yang diharapkan seluruh fraksi di DPRD Mukomuko bisa tercapai. “Itu yang kami utamakan dulu. Sebab kami juga tidak mau gegabah bertindak. Kami ingin penggunaan dana Covid-19 benar-benar transparan dan tepat sasaran. Tanpa adanya rekayasa atau yang lainnya. Sebab dana Penanganan Covid-19 tidaklah sedikit,” pungkasnya.(hue)