KOTA MANNA – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Bengkulu Selatan (BS) yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) BS melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD BS Senin (12/10). Para mahasiswa menolak adanya UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPRD RI 5 Oktober lalu di Jakarta. Pengunjuk rasa juga mendesak anggota DPRD BS untuk membantu PMII menyampaikan aspirasi menolak UU Cipta Kerja. “Kami menolak UU Cipta Kerja yang telah di sahkan oleh DPR RI, untuk itu kami minta kepada DPRD BS untuk menyampaikan tuntutan kami untuk meminta Presiden membatalkan UU yang berdampak pada buruh,” papar Ketua PMII BS, Melia Misinta Dewi. Juga disampaikan anggota PMII Mirzan di hadapan seluruh fraksi di DPRD BS, PMII mengharapkan DPRD BS dapat mendukung penuh tuntutan PMII BS. Apabila tuntutan mahasiswa pada presiden untuk mencabut UU Cipta Kerja tidak dilakukan, maka PMMI BS kembali akan bergerak dengan massa yang lebih besar. Selain itu PMII akan melakukan judicial review di Mahkamah Konsitusi. Adapun bukti DPRD BS sepakat untuk membantu PMII BS Marzan menyebutkan Ketua DPRD BS Barli Halim, SE telah menandatangi tuntutan para mahasiswa dan akan DPRD BS sampaikan tuntutan mahasiswa ke DPR RI dan presiden. “Telah sepakat bahwa DPRD BS bersedia membantu kami, jadi itu dibuktikan dengan penandatanganan oleh ketua DPRD BS,” jelas Marzan. Sementara itu Ketua DPRD mengaku seluruh fraksi yakni enam frakasi di DPRD BS siap memperjuangkan aspirasi para mahasiswa yang tergabung di PMII. Dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan dengan mahasiswa. Meskipun diakui Barli saat ini anggota DPRD BS belum sepenuhnya memahami isi dari UU Cipta Kerja. “Dari kawan-kawan fraksi tadi mengaku belum menerima draf asli dari isi UU Cipta Kerja, namun tetap kami akan memperjuangkan tuntutan mahasiswa, kalau memang UU Cipta Kerja banyak merugikan masyarakat sudah tentu kami akan tolak itu UU Cipta Kerja,” terang Barli saat menerima para mahasiswa di ruang rapat kerja DPRD BS. Dengan diterimanya tuntutan para mahasiswa oleh DPRD BS, unjuk rasa berjalan aman diakhiri makan bersama di lokasi unjuk rasa. Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK didampingi Dandim 0408 BSK Letkol Inf Yudha Nugraha mengatakan, proses demonstrasi sejak awal sudah dipantau. Bahkan aparat gabungan diminta untuk tidak membuat para pendemo sampai anarkis. Dan itu jelas Kapolres berhasil berkat kerjasama para mahasiswa dan juga unsur terlibat. “Memang sempat terjadi argumen memanas, tapi itu dapat diselesaikan dengan mediasi bersama. Dan unjuk rasa berjalan damai, tidak ada pengerusakan ataupun korban jiwa semua tertib,” tutup Kapolres.(tek)
Demo Tolak UU Cipta Kerja
Selasa 13-10-2020,07:45 WIB
Editor : redaksi rb
Kategori :