Tolak Program Sakti, Dewan Dikritik

KOTA MANNA - Keputusan Komisi II DPRD Bengkulu Selatan (BS) yang menolak program Satu Keluarga Satu Sapi (Sakti), menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Jaringan Pemuda Desa (JPD) Kabupaten BS. Koordinator JPD BS, Apdian Utama, SE mengaku kecewa dan menyayangkan sikap mayoritas Anggota Komisi II DPRD BS yang menolak anggaran pengadaan seribu ekor sapi sebagai langkah awal program Sakti di tahun 2021. "Kami menilai bahwa program Sakti ini sangat menyentuh rakyat, petani, peternak, termasuk untuk pemberdayaan ekonomi pemuda di desa-desa. Sangat disayangkan jika anggota DPRD yang notabenenya wakil rakyat, menolak program kerakyatan tersebut. Ini sangat menyakiti hati rakyat," kritik Apdian. Pemuda asal Pino Raya ini menduga bahwa penolakan program Sakti oleh Anggota Komisi II DPRD ini kental bermuatan politis di tengah pelaksanaan Pilkada 2020. "Kalau programnya baik, mestinya harus didukung, program siapapun itu. Jangan lihat siapa yang menyampaikan (program), tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kalau untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, kenapa tidak didukung," tanya Apdian. Jika ditolaknya anggaran pengadaan seribu ekor sapi ini karena dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik oleh calon petahana, Apdian menilai seharusnya Anggota Dewan bisa berfikir lebih objektif. "Kalaulah program Sakti ini dikhawatirkan bermuatan politis, terus apakah penolakan oleh anggota dewan yang terhormat ini tidak ada unsur politiknya?. Kalau menurut saya, ini juga tendensius kepentingan politik juga. Tapi jangan sampai kepentingan rakyat yang dikorbankan," tegas Apdian. Menurut analisa Apdian, aroma kepentingan politik sangat menyengat pada penolakan anggaran program Sakti berupa pengadaan seribu ekor sapi ini. Terlihat dari 7 orang Anggota Komisi II DPRD BS hanya ada dua orang yang mendukung, yakni Dodi Martian dari Partai Golkar dan Sumitro dari Partai Nasdem. Sementara 5 orang Anggota Komisi II yang tidak mendukung program Sakti ini adalah Ikhsarudin dari Partai PKPI, Junianto dari Partai Amanat Nasional (PAN), Minadi dari Partai Demokrat,  Riko Ferdiansyah dari PDI Perjuangan dan Yunadi dari Partai Gerindra. Sebelumnya anggota Komisi II DPRD BS yakni Drs.Yunadi didampingi Riko Ferdiansyah, SP menilai program Sakti yang digagas bupati BS kurang tepat dan belum skala prioritas. Sebab keduanya menyebutkan sampai saat ini program bantuan sapi untuk masyarakat belum ada yang berhasil, bahkan sejak zaman Presiden Soeharto. Yunadi menegaskan, sebaiknya Pemkab BS memfokuskan program 2021 mendatang lebih pada pembangunan fisik. Sebab hingga saat ini sebut Yunadi masih banyak jalan dan sarana fisik di BS yang rusak dan belum diperbaiki. “Sebaiknya prioritaskan program Pemkab itu ke kegiatan fisik, karena selama masa pandemi Covid-19 ini pembangunan fisik di BS masih kurang salah satunya jalan banyak yang rusak. Kalau untuk program Sakti itu tidak masuk akal,” cetus Yunadi.(tek)