Perawatan Jalan Kota-Benteng Capai 2,9 M

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Untuk jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan di jalan jalan tersebut. Diakuinya memang ada beberapa titik yang mengalami kerusakan. Dan jalan jalan tersebut rencananya akan segera dilakukan tambal sulam melalui anggaran pemeliharaan jalan, Senin(22/02). "Kami saat ini menunggu anggaran pemeliharaan rutin jalan, yang kalau sudah turun maka segera kami cairkan. Dan kami lakukan pemeliharaan, termasuk juga untuk tambal sulam, untuk seluruh jalan jalan kewenagan provinsi yang ada didalam kota," kata Mulyani. Ditambahkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pemda Provinsi Bengkulu Septi Erwadi bahwa Jalan Hibrida merupakan jalan yang paling parah mengalami kerusakan. Itu dikarenakan banyak truk truk dengan kapasitas muatan melebihi 12 ton yang sering melewati jalan tersebut. Tak hanya jalan kewenagan provinsi yang ada di kota Bengkulu. Namun pihaknya juga akan melakukan pemeliharaan jalan di kabupaten lainnya. "Untuk taksiran anggaran pemeliharaan jalan tambal sulam Kota Bengkulu- Benteng itu sekitar Rp 2,9 miliar ya," jelasnya. Namun jumlah ini, masih harus diperiksa ulang. Pasalnya untuk surat kuasa penggunaan anggaran itu belum turun. Pasalnya, memang pada Desember lalu, dari pusat ada perubahan kebijakan. "Jadi kebijakan baru itu, harus ada SK KPA baru dikeluarkan dulu baru penetapan PPTK. Dari PPTK, baru kita memerintahkan PPTK dan perencanaan untuk survei kondisi jalan yang akan diperbaiki. Dan Berdasarkan Permendagri Nomor 77, akun bidang itu belum bisa dibuka. Makanya kita belum bisa lakukan, makanya saya belum bisa memprediksi kapan pelaksanaan pengerjaan pemeliharaan jalan ini," jelasnya. Terpisah, Anggota Komisi III sekaligus anggota Banggar, Edwar Samsi, menyarankan agar untuk anggaran pemeliharaan jalan itu segera dapat diproses. Bila memang masih terkendala dengan SIPD maka hendaknya bisa dikonsultasikan ke BPKP atau BPK RI. Pasalnya persoalan jalan ini menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat. " Sebenarnya ini sudah banyak keluhan dari masyarakat. Ada yang berlobang, longsor mengganggu jalan. Tapi kan untuk mengangkat ini, ya perlu anggaran. Jadi maksud kita kalau sifatnya urgen maka kita dahului itu, daripada membahayakan pengendara dan sulit untuk dilewati, dan mengganggu akses jalan masyarakat. Jadi harapan kita sebaiknya cepat diperbaiki, itukan bisa di konsultasi ke BPKP atau BPK RI. Jangan sampai salah, daripada membahayakan kesehatan orang," kata Edwar. Diakuinya, saat ini memang semua pihak terkendala persoalan pencarian anggaran dari pusat. Mengingat sekarang ini tengah memakai SIPD, karena sistem baru memang perlu penyesuaian. "Termasuk untuk pemeliharaan jalan ini, makanya DPA nya belum keluar, bahkan ada anggarannya miliar untuk pemeliharaan jalan se provinsi ini," tutupnya. (prw/war)