Waka DPD RI: Pemerintah Daerah Harus Pro Aktif Menjembatani Kebutuhan Pelaku UMKM Terhadap Program Pemerintah

BENGKULU - Waktu pelaksanaan reses Selasa (23/2) dimanfaatkan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin bertemu para perwakilan pelaku industri UMKM dengan latar belakang kegiatan usaha yang berbeda-beda di Provinsi Bengkulu. Acara yang dihadiri tidak kurang sebanyak 70 orang peserta ini, juga diikuti oleh Ketua Kadin UMKM, Ketua HIPMI dengan beberapa pengurus, serta asosiasi kontraktor.

"Hari ini (23/2) saya mendengarkan aspirasi dari perwakilan para pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu. Ada beberapa persoalan yang mesti segera kita lakukan bersama untuk mendorong program-program pemerintah pusat yang dapat disinergikan untuk menopang keberlangsungan serta pengembangan kegiatan UMKM," ujarnya.

Di awal kata sambutan dalam pembukaan acara, senator muda tersebut juga menjelaskan tentang peran serta fungsi DPD RI dalam ruang konstitusional perundang-undangan.

"Tugas saya mendengarkan aspirasi seluas-luasnya dan memperjuangkan kepentingan itu melalui skema pengawasan serta koordinasi kepada seluruh instansi terkait. Dan hari ini (23/2) persoalan aspirasi pelaku UMKM adalah salah satu agenda prioritas dalam kunjungan reses saya saat ini," tambahnya.

Ada beberapa keinginan yang dikehendaki para pelaku UMKM yang juga disampaikan langsung oleh Ketua Kadin UMKM Provinsi Bengkulu, Ade Tarigan. Menurutnya permasalahan mendasar saat ini adalah banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengetahui informasi program dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan penguatan UMKM.

"Selama ini saya bergerak sendiri bersama teman-teman dalam melakukan proses edukasi serta pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu tanpa dukungan maksimal dari pemerintah daerah. Belum ada bantuan sarana serta prasarana, stimulus pinjaman ataupun hibah dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang kami rasakan," tegasnya.

Menurut keterangan Ade Tarigan pula, ada 1.800 UMKM yang masuk data binaan Kadin UMKM Provinsi Bengkulu yang selama ini bergerak secara mandiri dan sangat butuh perhatian pemerintah.

Menindaklanjuti kebutuhan dari para pelaku UMKM, pria yang akrab dipanggil SBN ini menjelaskan bahwa dalam kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh pemerintah, sebagian besar skema pendanaan memiliki prioritas dukungan terhadap UMKM. Jadi sungguh disayangkan kalau pemerintah daerah tidak pro aktif mensosialisasikan program-program dari pemerintah pusat yang pasti bisa bermanfaat pelaku UMKM dalam suasana Pandemi Covid-19.

Pemuda jebolan HIPMI ini dalam kesempatannya juga menjelaskan alokasi pendanaan kepada UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia menguraikan tentang skema bantuan dalam Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang memberikan dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp187,17 triliun.

Sultan B Najamudin dalam waktu dekat juga berjanji akan berkoordinasi kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif untuk menjadwalkan kehadiran Menteri tersebut dalam peresmian (launching) Kampung Batik, abon ikan dingin dan bolu Fatmawati.

Di akhir acara, Sultan B Najamudin mendapat apresiasi dari eksportir pemilik Uni Batik yang berbasis pemasaran di Solo serta Bengkulu, Hartini.

"Forum hari ini (23/2) sangat produktif, sebab kami langsung ditemukan pada solusi dari masalah yang kami sampaikan. Terima kasih juga pada pak Sultan yang sama-sama berkeinginan mewujudkan harapan kami semua. Dalam waktu dekat kami akan memenuhi undangan ke DPD RI dengan membawa seluruh data-data UMKM yang ada," tutup pengusaha wanita berdarah Minang tersebut. (rls)