Larangan Mudik Adalah Politik Negara

JAKARTA – Pemerintah tetap keukeuh melarang warga pulang kampung pada lebaran 2021. Pelarangan mudik ini merupakan keputusan politik negara. “Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan. Kami begitu banyak masukan dan data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun terakhir. Sehingga keputusan dilarang mudik ini adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasi dengan pusat. Ini keputusan politik negara,” tegas Ketua Satgas Pengananan COVID-19 Doni Monardo dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5). BACA JUGA: https://rakyatbengkulu.com/2021/05/03/pemudik-boleh-lewati-batas-antar-provinsi-asal-penuhi-15-kriteria/ Mantan Danjen Kopassus itu meminta semua pihak menaati kebijakan larangan mudik. Alasannya, pemerintah tidak ingin ada peningkatan kasus aktif COVID-19. “Kalau dibiarkan seperti tahun lalu, kita terlambat memberikan pengumuman, maka akan terjadi peningkatan kasus 93 persen. Ini juga akan diikuti angka kematian yang tinggi,” papar Doni. Baca Selanjutnya >>>