Gubernur Bengkulu Minta Bantuan APH Kawal Bansos, Percepat Penyaluran

BENGKULU – Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah meminta bantuan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawal penyaluran bantuan sosial (Bansos), supaya tepat sasaran. Seperti bansos nasional, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Pra Kerja.  Bansos ini harus sesuai dengan data terpadu penanggulangan sosial. Dinas Sosial juga diminta untuk mempercepat penyaluran bansos yang ada.

"Jangan bermain - main, harus tepat jumlah terutama bantuan pangan non tunai, harus tepat kualitas, saya meminta bantuan aparat penegak hukum, Inspektorat, BPKP untuk mengawal ini agar betul - betul tepat sasaran, tepat jumalah dan tepat kualitas dari program Bansos ini," tegas Gubernur Rohidin.

Selain itu Gubernur juga mengatakan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 kepada masyarakat. Ini menjadi hal yang ditekankannya saat memberikan materi pada Kegiatan Penelitian Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-30 TA. 2021 yang diselenggarakan Polda Bengkulu via virtual, Selasa (3/8). Dalam penanganan Covid-19, pencegahan merupakan salah satu hal yang utama.

Di mana peran penting masyarakat dalam menerapkan 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas) dapat signifikan menurunkan angka penyebaran Covid-19. Namun masih ada masyarakat yang tidak peduli dan enggan memakai masker.

”Kita jangan pernah lelah dan surut dalam mengedukasi masyarakat melakukan perlindungan diri masing-masing, timbulkan pahaman dan kesadaran, hingga menjadi gaya hidup, ini yang harus kita edukasi tanpa henti,” jelas Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin pun memastikan capaian program vaksinasi dapat meningkat. Kendala utama Provinsi Bengkulu adalah stok vaksin yang diterima dari pemerintah pusat masih sangat rendah dibandingkan Provinsi lain, dari target 1,5 Juta, Bengkulu baru mendapatkan sekitar 300 ribuan dosis yakni di bawah 20 persen.

"Mudah-mudahan kuota segera kita dapatkan, saya minta kepada Dinas Kesehatan Provinsi saat vaksin datang, segera terdistribusi ke Kabupaten/Kota, juga kota mitra, sinergi yang menyelenggarakan vaksinasi dalam bentuk gerakan bersama, TNI, Polri, juga Industri Jasa Keuangan, agar target vaksinasi ini dapat tercapai," papar Gubernur Rohidin. (war/rls)