Jembatan Rp 3,6 Miliar Nyaris Ambruk, Dewan: Gagal Konstruksi

BENGKULU TENGAH - Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Jumat (1/10) inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi jembatan Rp 3,6 miliar nyaris ambruk di Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah. Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Budi Suryantono, S.Sos didampingi Waka I Peri Haryadi, S.Sos, Waka II Evi Susanti, S.IP dan Ketua Komisi III Tarmizi.

Dalam sidak ini DPRD ingin memastikan langsung penyebab jembatan yang belum selesai dikerjakan tersebut namun sudah mengalami kerusakan. "Setelah saya lihat langsung ke lokasi, penyebab rusaknya jembatan ini disebabkan oleh gagalnya kontruksi. Sebab ada beberapa titik pengerjaan jembatan ini yang tidak sesuai perencanaan, makanya terjadi seperti ini. Dengan memakan anggaran hingga Rp 3,6 miliar dengan kondisi seperti ini sungguh sangat disesalkan," tegas Evi Susanti

Dengan peristiwa ini, ia berharap kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkulu Tengah untuk segera memanggil pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyok tersebut. Menurutnya, permasalahan ini tidak dibiarkan. Karena masyarakat sudah berharap banyak terhadap proyek tersebut. Apalagi titik jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan desa.

"Saya juga berharap kepada BPBD segera meminta pihak ketiga untuk segera mengembalikan beberapa besi yang diambil di jembatan lama. Karena jembatan yang baru ini tidak diketahui kapan akan selesai dan dipastikan akan tetap menggunakan jembatan yang lama. Agar jembatan lama aman, maka besi yang sudah diambil harus dikembalikan," bebernya.

Sementara itu, Waka I DPRD Bengkulu Tengah, Peri mengatakan, memang jembatan tersebut masih dalam proses pengerjaan. Dalam artian berarti jembatan ini masih menjadi tanggung jawab penuh dari pihak ketiga yang mengerjakan. Sehingga ia berharap kepada pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan jembatan ini harus selesai dengan semestinya.

"Nanti kita DPRD juga akan memanggil pihak-pihak yang terkait dalam pengerjaan jembatan ini. Kita ingin mereka menjelaskan prihal permasalahan ini, mengapa semua ini bisa terjadi. Saya tegaskan juga kepada pihak ketiga untuk mengerjakan jembatan ini sesuai dengan standar dan kualitas yang baik. Sebab mengenai pengerjaan jembatan ini perencanaan kita sudah oke dan bagus sekali," jelasnya

Dalam peninjauan yang sudah dilakukan, kerusakan ini disebabkan dengan kelalaian pekerja. Sehingga ia sangat berharap kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan semua permasalahan ini, dan harus selesai sesuai dengan rencana. "Sebab masyarakat sekitat sudah mengidamkan jembatan harus sebagai akses lalu lintas mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari," paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Tengah, Tarmizi menilai, jembatan ini mengalami kerusakan karena ada kesalahan dalam teknis pengerjaan. Sebab setelah dilakukan pemantauan dan melihat kondisi jembatan, pengerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini tidak sesuai tahapan yang semestinya dilakukan. Selain itu pihaknya juga mempertanyakan soal kualitas dari bahan atau material yang digunakan.

"Kita meminta untuk segera diturunkan tim ahli untuk melakukan pengecekan ini semua mengecek semua material yang digunakan. Apakah material yang digunakan ini kualitas terbaik atau malah kualitas terburuk. Apabila kualitas terburuk tidak salah kalau kejadian seperti ini terjadi. Kalau secara logika, apabila materialnya bagus ataupun terbaik, maka tidak akan terjadi seperti ini," terangnya

Ketua DPRD Benteng, Budi menegaskan, selepas dari permasalahan yang terjadi ini, ia meminta kepada pihak ketiga harus bertanggungjawab dan jembatan ini harus bisa diselesaikan 100 persen. Sebab selaku wakil rakyat ia ingin apa yang dibangun untuk rakyat ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan berguna bagi masyarakat. Jangan sampai uang negara yang digunakan untuk membangun jembatan ini hanya sia-sia saja.

"Intinya kita DPRD meminta jembatan ini harus selesai 100 persen. Mengenai kejadian ini menjadi tanggungjawab dari pihak ketiga, jadi harus diselesaikan 100 persen, apalagi masih dalam tahap pengerjaan. Jangan sampai apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat tidak bisa terealisasi sesuai dengan keinginan masyarakat," tutup Budi.

Panggil Pihak Terkait

Menanggapi hasil sidak DPRD tersebut, RB kembali mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala BPBD Bengkulu Tengah, Samsul Bahri, namun nomor yang bersangkutan masih tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Kemudian mencoba menghubungi melalui WhatsApp, namun pesan yang dikirim tidak juga masuk.

Selain itu saat DPRD Bengkulu Tengah melaksanakan sidak, unsur pimpinan DPRD Benteng sudah menghubungi yang bersangkutan melalui nomor telepon istrinya dan meminta segera datang ke lokasi untuk melakukan pemantauan, pengecekan dan diskusi bersama di lokasi. Namun kenyataannya hingga sidak selesai dan semuanya bubar, yang bersangkutan tetap juga tidak hadir.

Sementara itu, Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP. Ary Baroto, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim Polres Benteng, Iptu. Donald Sianturi, SH, MH menjelaskan, pada saat ini total sudah delapan orang yang dipanggil dan dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Empat diantaranya PPTK kegiatan, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

"Saat ini kita masih terus meminta keterangan. Intinya kita akan terus dalami kejadian ini dan apabila ada perkembangan terbaru, akan saya kabari teman-teman media," kata Donald. (jee)