Gubernur Diminta Segera Evaluasi Kepala OPD

  Bagi OPD Tak Maksimalkan Serapan APBD BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Melihat realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu masih minim. Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi meminta agar Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah agar mendorong jajarannya untuk melakukan percepatan realisasi anggaran.

Mengingat akhir tahun 2021, tinggal hitungan puluhan hari.

"Sebaiknya, maksimal untuk penyerapan anggaran. Gubernur mengintruksikan kepada masing masing OPD untuk maksimal. Bagi anggaran capaiannya rendah, itu dievaluasi kepala OPD nya. Bila perlu diganti," pinta Edwar.

Untuk diketahui, per 20 November ini angka serapan APBD Pemprov Bengkulu diangka 63,50 persen atau Rp 1,9 triliun dari pagu anggaran Rp 3 triliun.

"Kita kaget juga kalau penyerapan anggaran kita baru sekian persen. Dengan capaian yang tak optimal ini, maka orang pusat menilai bahwa kita tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal," ungkap Edwar.

Kendati demikian, dalam fokus utama dalam penyerapan anggaran itu, bahwa dalam perencanaan sudah matang. Apalagi, saat situasi pandemi Covid-19 ini. Ia berpesan agar Pemda agar senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap resiko program kegiatan dengan menguatkan manajemen resiko dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

"Itu yang sangat kita sesalkan kepada pihak eksekutif ini, gubernur beserta jajarannya. Masalah penyerapan anggaran masih disitu. Apalagi sekarang jelang akhir tahun beberapa hari lagi. Penyerahan anggaran kita, harus dikebut. Dalam waktu yang tersisa ini, supaya penyerapan anggaran ini maksimal," paparnya.

Tak Mampu

Apalagi, beberapa waktu lalu pemerintah pusat juga mengurangi jumlah alokasi anggaran untuk daerah. Ia khawatir,jika sampai deadline nya nanti Pemprov Bengkulu tidak bisa capai target realisasi anggaran. Maka berpengaruh dengan pendapat pemerintah pusat mengenai daerah ini.

"Wajar jika pemerintah pusat mengalokasikan dan mentransfer dana pusat itu sedikit ke Pemprov. Karena pemerintah kita tidak mampu menyerap anggaran itu dengan maksimal. Kalau sudah November itu harusnya sudah hampir 100 persen ya. Kan belanja ini kan sampai tanggal 20 Desember, kan gitu. Nah setelah itu tidak ada lagi transaksi apapun," tutup Edwar. (gik/prw)