Evaluasi Capaian Indikator Kinerja, OPD Harus Lebih Baik

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menggelar rapat evaluasi kinerja akuntabilitas kinerja tahun 2021 dan keuangan serta sosialisasi Indikator kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022, Kamis (27/1) di aula Dinkes Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, MS.i mengatakan, target kinerja OPD kesehatan maupun capaian indikator yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Indikator yang capaiannya masih kurang baik harus dianalisis penyebabnya dan dibuat strategi pemecahannya masalahnya secara terintegrasi dengan lintas sektor dan lintas program.

“Pejabat struktural  eselon III maupun eselon IV serta UPT Dinkes akan kita satukan dengan target yang akan dicapai pada tahun 2022,” katanya.

Herwan menjelaskan, untuk tahun 2022, setiap bidang dan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu wajib membuat satu inovasi. Dengan adanya inovasi ini diharapkan setiap bidang/UPT makin aktif dan kreatif dalam menjalankan semua program kesehatan. Indikator capaian tahun 2021 meliputi, indikator pada angka kematian bayi dibawah angka nasional. Sedangkan angka kematian pada ibu masih tinggi.

“Kami juga akan rekomendasi kan langkah upaya bersama agar kematian Ibu menurun. Akan kita undang seluruh dinas kesehatan kabupaten kota maupun pihak rumah sakit untuk dibahas bersama sama,” paparnya.

Lebih lanjut Herwan mengatakan, indikator kasus stunting masih menjadi permasalahan bersama. Berdasarkan sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM), kasus stunting di Bengkulu target nasional tahun 2024 angka stunting di Provinsi Bengkulu harus berada di bawah 14 persen. “Alhamdulillah angka stunting Bengkulu masih dibawah 14 persen,” tuturnya.

Dan juga bagaimana kita bisa menjamin pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada provinsi Bengkulu yang mencapai 24 ribu kepesertaan telah terbagi di kabupaten kota Bengkulu. Pendataan JKN ini semua hampir 100 persen. Harus kita lakukan verifikasi falidasi terhadap kepesertaan JKN ini.

“Pelayanan terhadap peserta JKN ini agar bisa benar-benar bisa merasakan manfaat serta mendapatkan pelayanan cepat diberbenah fasilitas kesehatan,” katanya

Upaya percepatan penanganan Covid-19 hingga percepatan vaksinasi juga kita kebut. Kita harus berbenah. Apalagi sistem kerja aplikasi online juga harus kita bangun. “Semakin baik pelayanan publik, maka kebutuhan dasar masyarakat yang bisa dirasakan manfaatnya,” demikian Herwan. (hkm)