BENTENG, rakyatbengkulu.com – Oknum di Kecamatan Pagar Jati disebut melakukan dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah kades dengan modus sebagai dana telah melakukan verifikasi APBDes tahun 2022.
Jumlah uang yang diminta jika ditotal mencapai Rp 1 juta untuk setiap desa.
Kades Kertapati Mudik, Baihaqi mengungkapkan beberapa waktu lalu seluruh Kades di wilayah Kecamatan Pagar Jati berkumpul untuk membahas perihal uang transport bagi tim verifikasi Kecamatan Pagar Jati.
Dalam pertemuan disepakati setiap desa akan memberikan uang sebesar Rp 500 ribu untuk tim verifikasi APBDes.
“Namun saat kami ingin melakukan verifikasi APBDes kepada tim verifikasi kecamatan, ternyata camat malah meminta jatah uang rokok setiap APBDes yang ditandatangani.
Kami terkejut ternyata uang verifikasi beda dengan uang yang diminta camat. Bahkan camat meminta setiap penandatanganan yang ia lakukan harus datang ke rumah,” jelasnya.
BACA JUGA: 87 Laporan Pungli, Laporan Tindaklanjutnya?
Menurutnya, camat meminta uang dengan berdalih uang rokok. Tak tanggung - tanggung uang rokok yang diminta Rp 500 ribu per desa. Ia sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh camat ini, sebab camat sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti ini.
“Jangankan meminta uang rokok, kami kasih rokok sebagai rasa terima kasih saja camat sebelumnya marah kepada kami. Kalau camat yang sekarang malah terang-terangan meminta kepada kami,” ungkap Baihaqi.
Sementara itu, Kades Layang Lekat, Hamka, juga mengungkapkan hal yang serupa. Menurutnya, camat memang meminta uang rokok setiap pihaknya desa ingin meminta tanda tangan verifikasi APBDes.
Memang saat ini belum diberikan, namun saat Dana Desa (DD) sudah cair akan diberikan karena ia sudah meminta.
Tidak Benar
“Dengan camat terang - terangan meminta uang rokok kepada kami, sebenarnya kami sangat terkejut dan sangat menyayangkan, apalagi sampai ditetapkan kami harus memberikan kepada camat tersebut.
Sebenarnya tanpa ia meminta kami akan memberikan uang rokok sebagai rasa terima kasih, namun tidak mematok dan terang-terangan seperti ini,” tuturnya.
Ia juga sangat menentang sekali adanya uang transport yang diberikan kepada tim verifikasi kecamatan. Sebab sebenarnya uang untuk tim verifikasi itu tidak benar.
BACA JUGA: Sudah Lama Bikin Resah, Lokasi Judi Sabung Ayam Digerebek, Ini Hasilnya
“Jujur saya tidak setuju sebenarnya. Sebab verifikasi APBDes sudah menjadi tanggung jawab tim dari kecamatan, bukannya meminta uang transport seperti ini. Sebab segala keperluan pihak desa yang disuruh melengkapi sendiri.
Tim verifikasi kecamatan yang meminta makanya rapat tersebut dilakukan,” terangnya.
Baca Selanjutnya>>>