Muharamin ; Harus ada kebijakan strategis mengatasi persoalan TBS

 

BENGKULU, rakyatbengkulu.disway.id - Pemerintah pusat diminta segera mengatasi persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang belum kunjung stabil.

Harus ada kebijakan strategis. Seperti menghapus tarif pungutan ekspor sawit. Itu berlaku untuk sawit dan produk turunannya.

“Jangan berlarut-larut. Miris melihat petani sawit dari ke hari,” kata Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Ir. Muharamin.

Menurutnya harus ada kebijakan yang dapat mendorong peningkatan ekspor agar lebih cepat.

Sehingga tangki CPO di pabrik kelapa sawit juga cepat dijual. Sehingga siklus penjualan TBS juga berjalan lancar. 

“Mudah-mudahan langkah ini bisa mendongkrak harga TBS di Bengkulu,” tukasnya.  

Sejalan dengan pertanyaan Muharamin, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama pemerintah telah memutuskan untuk menghapus tarif pungutan ekspor sawit.

Kebijakan yang berlaku mulai 15 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2022 itu diyakini akan berdampak positif.

‘’Ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor lebih cepat lagi dan meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani,’’ ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu Rabu (20/7). 

Dia yakin, kebijakan tarif pungutan ekspor USD 0 itu akan membawa angin segar bagi para petani.

Per 1 September 2022, tarif progresif akan berlaku kembali terhadap harga pungutan ekspor.

Febrio mengatakan bahwa sebagai produsen CPO terbesar dunia, Indonesia berupaya maksimal menyesuaikan kebijakan.

‘’Harapannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat sembari tetap berkontribusi terhadap kepentingan bersama di tingkat global,’’ imbuhnya.

Untuk merespons kenaikan harga CPO dan minyak goreng, pemerintah menempuh berbagai kebijakan pengendalian CPO. 

‘’Saat ini, ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah yang dijual di pasar-pasar tradisional wilayah Jawa sudah tercapai,’’ terang Febrio.

Selanjutnya, pemerintah mengambil kebijakan pelengkap ekspor untuk menurunkan pungutan ekspor,’’ urainya.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani.

Caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat, hilirisasi produk kelapa sawit baik, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Terutama, program pengembangan sesuai praktik pertanian yang baik dan menunjang keberlanjutan usaha.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan Program Mandatori Biodiesel untuk mendukung target bauran energi Indonesia sebesar 23 persen pada 2025. 

‘’Program Mandatori Biodiesel diharapkan mampu menciptakan instrumen pasar domestik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor,’’ jelas Febrio. (red/prw/dprdprovinsibengkulu)