BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler, S.IP, M.AL, mengatakan sudah saatnya mahasiswa membuat budaya belajar Legislatif. Karena saat menjadi mahasiswa harus mengetahui peran fungsi anggota Legislatif.
Kampus merupakan laboratorium tempat belajar untuk menempa dan memantaskan diri, serta meningkatkan ilmu pengetahuan.
Ini dipaparkan Dempo saat menjadi pemateri Sekolah Legislatif Mahasiswa di Universitas Bengkulu (UNIB) yang digagas Dewan Perwakilan Mahasiswa UNIB, di Gedung Rektorat Unib, Rabu, 4 Oktober 2023.
BACA JUGA:Diskusi Publik Pendidikan: Dempo Ajak Anak Muda Sama-Sama Atasi Persoalan Pendidikan
Lanjut dia, jangan sampai setelah selesai menjadi mahasiswa tidak mengetahui apa itu peran dan fungsi DPR.
Meskipun nanti menjadi anggota DPR ataupun menjadi tokoh masyarakat, setidaknya mengetahui dan paham apa agenda dan fungsi DPR. “Makanya penting belajar tentang Legislatif,” ujar Dempo.
Di sisi lain, Dempo mengharapkan kepada mahasiswa UNIB untuk membuktikan kalau branding UNIB sebagai kampus terbaik di Bengkulu sesuai dengan kualitas lulusannya.
BACA JUGA:Inspiratif Anak Muda! Dempo Xler Ajak Generasi Z Pandai Mengoreksi Ide-Ide Politik
Caranya mahasiswa UNIB harus giat melakukan kegiatan positif dan membuktikan nilai akademis yang baik.
“Mahasiswa harus membuktikan Unib itu kampus terbaik di Bengkulu. Jangan sampai hanya sebatas slogan yang tidak ada isinya,” jelas Dempo.
Dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unib, kata dia, mampu melahirkan mahasiswa yang handal, hebat serta berkualitas.
Dempo juga menyampaikan saat ini dirinya sedang mengagendakan untuk menciptakan anggota Legislatif mudah di Indonesia.
“Semoga tercipta teman-teman mahasiswa yang handal, hebat dan berintegritas. Saya sedang susun agenda juga menyiapkan 100 Parlemen muda 2029,” kata dia.
Menanggapi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi ruang pendidikan politik di Kampus, menurut Dempo, Kampus memang harus menjadi ruang pendidikan politik. Namun tidak boleh menjadi tempat kampanye politik.