BACA JUGA:5 Ciri-Ciri Orang dengan Kecerdasan Emosional yang Rendah, Ketahui Dampaknya!
BACA JUGA:KBRI Canberra Berupaya Menghubungi WNI di Vanuatu Pasca-Gempa 7,3 Magnitudo
Rusli memperingatkan bahwa permasalahan ini rawan memicu konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan.
“Jika tidak diselesaikan, rawan konflik, dan kami berharap jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Anggota FMPR lainnya, P. Tono, mengungkapkan bahwa konflik ini bermula dari proses pembebasan lahan yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak pernah menjual lahan yang saat ini digarap oleh PT ABS.
“Kami tidak merasa menjual lahan, tapi PT ABS menggarap lahan kami,” tegasnya.
BACA JUGA:Gempa 7,3 Magnitudo di Vanuatu Tidak Berdampak pada Indonesia, BMKG Pastikan Tidak Ada Tsunami
BACA JUGA:KBRI Canberra Berupaya Menghubungi WNI di Vanuatu Pasca-Gempa 7,3 Magnitudo
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Denni Purnama, S.IP, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan tuntutan dari FMPR.
DPRD Bengkulu Selatan berencana memanggil pihak terkait, termasuk PT ABS dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk membahas penyelesaian masalah ini.
“Kami undang pihak terkait, tentunya PT ABS dan pemerintah Bengkulu Selatan,” ujar Denni.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menemukan solusi agar konflik tidak semakin meluas.
Berita ini sudah tayang di KORANRB.ID dengan judul: Konflik Perusahaan vs Masyarakat Pino Raya, FMPR Sebut PT ABS Arogan