Berobat Gratis Plus Dana Pendamping Disiapkan Rp800 Juta, Warga Kurang Mampu Bengkulu Utara Terbantu

RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. 

Tahun ini, Dinsos Bengkulu Utara mengelola dana pendamping berobat sebesar Rp800 juta yang dialokasikan dalam APBD, khusus untuk warga miskin yang menggunakan BPJS Kesehatan dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dana tersebut diberikan kepada pasien rawat inap, baik di rumah sakit dalam provinsi maupun luar provinsi. 

Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu, karena tidak hanya mendapat layanan kesehatan gratis, namun juga bantuan dana untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perawatan.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Kebakaran Hebat Landa Kelurahan Sumur Meleleh, 8 Rumah Warga Ludes Jadi Puing

BACA JUGA:Tuntas Tepat Waktu, 100 Persen ASN Rejang Lebong Telah Laporkan Harta Kekayaan

Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara, Agus Sudrajad, SKM, MM menjelaskan, hingga awal April 2025, sudah ada 52 pasien yang menerima manfaat dari program ini.

“Total dana tersalur sudah sebesar Rp105 juta bagi mereka yang berhak tersebut,” ungkap Agus.

Dari jumlah itu, 14 pasien menerima dana pendamping sebesar Rp5 juta masing-masing, karena harus dirujuk dan menjalani pengobatan di rumah sakit di luar Provinsi Bengkulu seperti Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Palembang, dan Sumatera Barat.

“Kita salurkan sesuai dengan rekomendasi medis dan status BPJS pasien tersebut,” jelasnya.

BACA JUGA:MTs Berkembang di Bengkulu Selatan, Siap Bersaing dengan Sekolah Umum

BACA JUGA:Rahasia Kecantikan Perempuan China: Kulit Cerah dan Sehat Alami dari Dalam

Sementara itu, pasien lain yang dirawat di rumah sakit dalam Provinsi Bengkulu menerima dana pendamping berkisar antara Rp750 ribu hingga Rp1 juta, tergantung dari lama perawatan yang dijalani.

Agus juga menyebutkan bahwa pihaknya berencana mengajukan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan jika dana yang tersedia sudah terserap di atas 80 persen menjelang pembahasan nanti. 

Hal ini dilakukan agar program tersebut bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.