Pelindo Pulau Baai hanya bertindak sebagai regulator, bukan operator. Pemda Provinsi Bengkulu dan Pemda Kota Bengkulu perlu mendukung dari sisi sosial, ekonomi, dan aspek lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Namun, saya pesimis opsi ini akan menarik minat investor. Sejarah telah membuktikan bahwa Pelabuhan Pulau Baai adalah pelabuhan buatan, bukan pelabuhan alami.
Sulit melawan alam, apalagi di tengah perubahan iklim, pergolakan atmosfer, dan penipisan lapisan ozon yang semakin nyata.
Lalu bagaimana?
Opsi kedua, yaitu meng-upgrade Pelabuhan alami Linau di Kaur menjadi pelabuhan samudera.
Namun tentu ini harus dimulai dengan studi kelayakan yang komprehensif agar menjadi langkah konkret dan tanggung jawab bersama.
Jika Pelabuhan Linau dapat berfungsi optimal, maka jalur distribusi sumber daya alam dari wilayah Sumatera Selatan seperti Baturaja dan OKU Selatan dapat dialihkan ke sana.
Opsi ketiga, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu bersama sembilan bupati dan wali kota meminta Presiden Prabowo mengeluarkan diskresi dalam bentuk Perpres, yang memberikan penugasan khusus kepada PT Pelindo II untuk merawat kedalaman alur -12 meter LWS.
Dengan penugasan ini, Pelindo II tidak akan tersandung masalah hukum karena harus menanggung kerugian demi kepentingan nasional.
Penulis: Dr. H. Iskandar ZO, SH, M.Si (Dosen PPS UIN FAS Bengkulu)