RAKYATBENGKULU.COM - Kekhawatiran akan kehilangan jabatan menjadi motif utama di balik aliran dana dari para pejabat eselon III dan IV di Pemerintah Provinsi Bengkulu, seperti terungkap dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi yang digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Rabu 11 Juni 2025 kemarin.
Dalam persidangan yang menghadirkan lima saksi dari kalangan pejabat menengah, terungkap bahwa pemberian uang tidak lepas dari tekanan struktural dan rasa takut akan kehilangan posisi.
Salah satu saksi, Rizki Maulana Putri, yang menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, mengaku menyetor uang tunai sebesar Rp15 juta demi menjaga jabatannya.
“Tanggung jawab sebagai Kabid harus tetap bantu jika ada arahan dari kepala dinas. Saya menyerahkan Rp15 juta, saya serahkan cash kepada Kadis,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
BACA JUGA:Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas, Astra Motor Bengkulu Ajak Siswa SMAN 4 Peduli Safety Riding
BACA JUGA:Hoki Besar Datang Minggu Ini: Zodiak-Zodiak Ini Dapat Kejutan Manis
Fenomena serupa diungkapkan oleh Rijani Andarwati dari Dinas SDM yang turut memberikan Rp12 juta.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Menurutnya, terdapat ketentuan tidak tertulis mengenai besaran sumbangan yang diminta berdasarkan level jabatan, yakni eselon II diminta Rp5 juta, eselon III Rp3,5 juta.
Bahkan staf seperti Muhammad Rudi pun merasa perlu ikut menyetor meskipun hanya mampu memberi Rp1,5 juta.
Kondisi ini digambarkan Jaksa KPK, Richard Marpaung, sebagai sebuah sistem yang terstruktur.
“Jika Kadis atau Kepala Biro tidak memiliki uang, maka bawahannya diperintahkan untuk menyumbang,” jelasnya.
Ia menyebutnya sebagai pola piramida yang menunjukkan adanya tekanan dari atasan ke bawahan.
BACA JUGA:Juni Membawa Keberuntungan: Deretan Shio Ini Diprediksi Menjadi Magnet Rezeki!
Sementara itu, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Paisol, SH, secara kritis menanggapi pengakuan para saksi.