RAKYATBENGKULU.COM - Empat bulan sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, implementasi di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi kendala.
Dari total 14 dapur yang ditargetkan untuk beroperasi tahun ini, hingga pertengahan Juli 2025 baru tiga dapur yang aktif.
Kondisi ini mendapat perhatian langsung dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST, yang meminta agar seluruh instansi terkait segera memperkuat koordinasi lintas sektor demi mempercepat realisasi program nasional ini.
“Setiap dapur ditargetkan menyiapkan 3.000 porsi makanan bergizi setiap harinya. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas instansi sangat penting agar distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Yusran saat memimpin rapat koordinasi percepatan pelaksanaan MBG.
BACA JUGA:Anjing Liar Gigit 40 Warga, Kepahiang Krisis Vaksin Rabies
BACA JUGA:Parkir Sembarangan Ditegur, Jukir di Bengkulu Diminta Tanda Tangan Komitmen
Pemerintah pusat telah menetapkan kuota 14 titik dapur MBG untuk Rejang Lebong.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Namun, hingga kini baru dua dapur yang beroperasi secara penuh, sementara satu lainnya masih dalam tahap uji coba.
Dalam waktu dekat, dua dapur tambahan direncanakan mulai beroperasi agar capaian program bisa lebih merata dan menyeluruh.
Program MBG menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting, sekaligus membuka ruang ekonomi baru melalui pelibatan UMKM lokal dalam pengadaan bahan makanan serta logistik distribusi.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan, Sekda menegaskan perlunya kolaborasi yang erat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Asisten III Setda.
BACA JUGA:Anjing Liar Gigit 40 Warga, Kepahiang Krisis Vaksin Rabies
BACA JUGA:Riset Ipsos 2025 Ungkap Platform yang Paling Dipilih UMKM dan Brand Lokal untuk Berjualan
Dinas Pendidikan diminta memastikan semua sekolah sasaran benar-benar terlibat aktif dalam implementasi program, sementara Dinas Ketahanan Pangan bertugas memastikan kualitas dan ketahanan bahan pangan yang disuplai.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk memastikan keterlibatan seluruh sekolah sasaran, sementara Dinas Ketahanan Pangan bertanggungjawab menjaga kualitas bahan pangan yang digunakan,” tegasnya.