BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Menjelang penutupan tahun anggaran, progres pembangunan infrastruktur jalan Provinsi Bengkulu memasuki fase kritis.
Dari total 22 paket pekerjaan, 15 proyek tercatat belum selesai, memaksa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu mengeluarkan peringatan keras kepada para kontraktor.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi rekanan yang gagal memenuhi target kontrak.
Ia memastikan mekanisme sanksi finansial akan diberlakukan tanpa kompromi.
BACA JUGA:Menunggu Rekomendasi Kemendagri, Perampingan OPD Bengkulu Belum Bisa Dibahas DPRD
BACA JUGA:Penyaluran BLTS di Kota Bengkulu Sudah 70 Persen, Tahap II Mulai Awal Desember
“Kalau tidak selesai, pasti kami denda sesuai volume pekerjaan yang belum terselesaikan. Semuanya mengacu pada ketentuan,” katanya dikutip KORANRB.ID.
Tejo menambahkan bahwa opsi perpanjangan waktu melalui addendum juga sudah ditutup.
Mayoritas addendum telah berakhir pada November dan tidak ada peluang bagi kontraktor untuk mengajukan waktu tambahan.
“Addendum tidak akan dilakukan lagi,” sambung Tejo.
Meski mengeluarkan ultimatum, Tejo tetap menyampaikan optimismenya bahwa seluruh paket dapat diselesaikan tepat waktu.
Menurutnya, pengerjaan inti yakni pengaspalan sudah hampir seluruhnya rampung, sementara keterlambatan terjadi pada pekerjaan pelengkap seperti bahu jalan dan saluran drainase.
BACA JUGA:Makin Dekat! Kolaborasi RBTV–Polresta Bengkulu, 1.050 Peserta Siap Ramaikan Glow Run Night
BACA JUGA:Kanwil DJPb Jelaskan Alasan Dana Desa Tahap II Belum Cair, Efek PMK 81/2025
“Pengaspalan rata-rata sudah selesai. Yang sedikit terlambat hanya bahu dan saluran drainase,” jelasnya.