Mengapa SPS Meminta Pemerintah Bijak Memotong DBH dan TKD?
Kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan dengan aktivitas pembangunan dan perekonomian wilayah.
BACA JUGA:KPK Dalami Asal-usul Uang Rp4 Miliar di Rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu, Ini Perkembangan Kasusnya
BACA JUGA:Ekspor Bengkulu Turun 16,61 Persen, Tersisa US$64,61 Juta
Perubahan kebijakan transfer anggaran dapat memengaruhi ruang belanja pemerintah daerah.
Dampaknya berpotensi dirasakan berbagai pelaku usaha.
Termasuk perusahaan pers yang menjalankan kegiatan bisnis di daerah.
Industri media lokal juga berhadapan dengan perubahan pola belanja iklan.
Persaingan platform digital turut memengaruhi sumber pendapatan perusahaan pers.
Dalam situasi tersebut, SPS menilai keberlanjutan media perlu mendapatkan perhatian.
Terutama ketika kebijakan fiskal berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap ekonomi daerah.
Namun, SPS tidak hanya membahas persoalan pendanaan dan keberlangsungan usaha.
Organisasi perusahaan pers ini juga menyoroti tantangan transformasi teknologi.
Januar mengatakan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah mengubah industri pers secara mendasar.
"Delapan puluh tahun perjalanan SPS telah membawa organisasi ini melintasi berbagai perubahan besar dalam kehidupan pers Indonesia. Dari masa ketika surat kabar menjadi salah satu sumber utama informasi masyarakat, hingga hari ini ketika teknologi digital dan kecerdasan buatan mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi," ujar Januar P Ruswita.
Perubahan tersebut menuntut perusahaan pers melakukan penyesuaian.