Dengan demikian, koordinasi pemerintahan tidak harus berlangsung melalui pertemuan langsung.
Para menteri juga tetap memiliki kewenangan menjalankan urusan pemerintahan masing-masing.
Kondisi tersebut dinilai memungkinkan roda pemerintahan tetap berjalan.
Yusril Jelaskan Kedudukan Wakil Presiden
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.
Menurutnya, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri.
Ia mengatakan keputusan yang ditandatangani Wakil Presiden atas nama Presiden tetap berstatus keputusan Presiden.
Hal tersebut berbeda dengan kewenangan mandiri seorang pejabat pemerintahan.
"Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan," terang Yusril.
Ia menegaskan, sistem hukum dan pemerintahan Indonesia tidak mengenal keputusan Wakil Presiden sebagai keputusan tersendiri.
"Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," lanjutnya.
BACA JUGA:Disperindag Mukomuko Kesulitan Data Produksi dan Ekspor CPO
BACA JUGA:Terdakwa Kasus Korupsi SKU dan AVR PLTA Musi Dituntut Jaksa, Ini Daftar Lengkap Tuntutannya
Penjelasan tersebut menjadi dasar pandangan Yusril mengenai tidak perlunya pengganti sementara Wakil Presiden.
Ia menilai Presiden tetap menjadi pemegang kewenangan pemerintahan.
Yusril juga menyebut Presiden dapat memberikan perintah langsung meskipun sedang berada di luar negeri.