Instruksi tersebut dapat disampaikan melalui sarana komunikasi yang tersedia.
"Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya.
Pernyataan Yusril menegaskan pandangannya bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak otomatis melumpuhkan pemerintahan.
Presiden tetap menjalankan kewenangannya dengan dukungan para menteri.
Meski demikian, penjelasan tersebut merupakan pandangan Yusril mengenai pelaksanaan pemerintahan.
Pengaturan konstitusional mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden tetap perlu merujuk ketentuan UUD 1945.