Salah satu kebijakan efisiensi yang telah disepakati adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 25 persen.
Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh unsur pemerintahan daerah.
Mulai dari kepala daerah, anggota DPRD, hingga pejabat perangkat daerah.
Pemangkasan ini menjadi bagian dari langkah pengendalian belanja.
Pemerintah dan DPRD berupaya menekan pengeluaran yang dinilai masih memungkinkan untuk diefisienkan.
Wisnu menegaskan, pengurangan perjalanan dinas tersebut sudah menjadi kesepakatan dalam pembahasan anggaran.
Selain perjalanan dinas, belanja modal dan belanja jasa juga mengalami pengetatan.
Rasionalisasi dilakukan agar belanja daerah tidak melampaui kemampuan pendapatan.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah harus lebih selektif mempertahankan kegiatan.
BACA JUGA:Kontraktor Pasar Renah Semanek Jadi Tersangka Korupsi
BACA JUGA:Taman Remaja Bengkulu Baru 60 Persen, Jalan Capai 90 Persen
Kondisi ini sekaligus menuntut setiap organisasi perangkat daerah menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas.
Masih Ada Kekurangan Anggaran Rp9 Miliar
Meski sejumlah pos belanja sudah dipangkas, pembahasan APBD Mukomuko 2027 masih menyisakan persoalan.
Banggar DPRD masih berupaya menutup kekurangan anggaran sekitar Rp9 miliar.
Menurut Wisnu, rasionalisasi telah dilakukan secara bertahap.