TKD Mukomuko Dipotong Rp73 Miliar, APBD 2027 Menyusut

Jumat 20-11-2026,18:38 WIB
Reporter : Bayu Erisman Putra
Editor : Peri Haryadi

Namun, penyesuaian tersebut belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan kebutuhan belanja dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kita sudah mengencangkan semua pos, tapi sampai sekarang masih ada kekurangan sekitar Rp9 miliar. Dua hari ini kita fokus untuk menyelesaikan itu," ujarnya.

Kekurangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim anggaran pemerintah daerah bersama Banggar DPRD.

Pembahasan harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, belanja wajib, serta program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan demikian, penutupan kekurangan anggaran tidak sekadar dilakukan melalui pemotongan kegiatan.

Pemerintah juga harus memastikan program prioritas tetap mendapatkan dukungan pendanaan.

Hampir Setengah APBD Terkunci untuk Kebutuhan Pegawai

Tekanan fiskal Mukomuko semakin terasa karena sebagian besar anggaran sudah dialokasikan untuk kebutuhan pegawai.

Dari proyeksi APBD sekitar Rp816 miliar, hampir separuhnya disebut telah terkunci untuk kebutuhan tersebut.

Kondisi ini membuat ruang pembiayaan pembangunan menjadi semakin terbatas.

Wisnu berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan untuk membantu memperkuat kemampuan fiskal daerah.

"Kita berharap PAD bisa didongkrak, supaya daerah punya kelonggaran sedikit. Karena dengan APBD sekitar Rp816 miliar ini, hampir setengahnya sudah terkunci untuk kebutuhan pegawai," jelasnya.

Peningkatan PAD dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam membiayai pembangunan.

BACA JUGA:250 Pelajar Bengkulu Dilatih Jadi Kreator Konten Perdamaian

BACA JUGA:Jangan Diabaikan! Ini 6 Penyebab Rem Motor Berdecit dan Cara Mengatasinya

Optimalisasi penerimaan daerah dapat menjadi salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Tags :
Kategori :

Terkait