BLK Bengkulu Resmi Beralih ke Kemenaker, Pemerintah Siapkan Rp 64 Miliar untuk Pembangunan Gedung Baru
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Dr. H. Syarifudin, M.Si--Riko/rakyatbengkulu.com
BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Transformasi besar tengah berlangsung di lingkungan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu.
Proses peralihan UPTD BLK Bengkulu ke Kementerian Tenaga Kerja RI kini memasuki tahap final setelah Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan dan Dirjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja menandatangani adendum berita acara.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Dr. H. Syarifudin, M.Si., memastikan bahwa pengalihan yang telah berlangsung cukup lama kini hampir tuntas sepenuhnya.
“Dengan ditandatanganinya adendum ini, maka seluruh proses pengalihan, mulai dari aset hingga sumber daya manusia, resmi beralih kepada Kementerian Tenaga Kerja RI. Ini tonggak penting bagi peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja di Bengkulu,” ujar Syarifudin, Selasa 9 Desember 2025.
BACA JUGA:Pemulihan Aset Negara Capai Rp 1,4 Triliun, Kejati Bengkulu Tampilkan Bukti Uang Rp 44 Miliar
BACA JUGA:Finishing 96 Persen, Belungguk Point Bengkulu Siap Diresmikan Akhir Tahun
Dari total 49 pegawai BLK, sebanyak 23 orang yang memenuhi kualifikasi telah resmi berpindah status menjadi pegawai Kementerian Tenaga Kerja. Sementara sisanya masih menunggu penetapan lebih lanjut.
“Sisanya sedang kami konsultasikan bersama pihak kepegawaian dan Biro Ortala. Kami juga menunggu kepastian mengenai bagaimana struktur organisasi UPTD BLK setelah resmi dialihkan, serta nasib para PNS yang tidak ikut serta dalam perpindahan ini,” tambahnya.
Sebagai bagian dari proses penguatan sarana dan peningkatan layanan pelatihan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 64 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan empat gedung baru BLK Bengkulu melalui program nasional Listra yang didukung pembiayaan World Bank.
Sejumlah pertemuan teknis telah digelar bersama kementerian terkait, termasuk Bappenas, Kementerian PUPR, hingga perwakilan World Bank, guna memastikan kelancaran proyek strategis ini.
BACA JUGA:Status Honorer Non-Database Masih Menggantung, BKPSDM Mukomuko Beri Penjelasan
“Karena pembangunan ini menggunakan dana World Bank, maka prosesnya masuk dalam program Listra. Pertemuan teknisnya juga menghadirkan langsung pihak World Bank, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas, PUPR, dan instansi lainnya. Ini proyek strategis untuk Bengkulu,” jelas Syarifudin.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


